Advertisement
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Serangan udara Israel di Lebanon telah memicu migrasi massal ribuan orang yang melarikan diri ke Suriah, sebuah negara yang sudah hancur akibat bertahun-tahun konflik. Antara - Anadolu\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), Fadl Abdulghani, mengatakan organisasi tersebut telah mendokumentasikan lebih dari 6.000 petugas rezim yang terlibat dalam kejahatan perang di bawah rezim Bashar al-Assad.
Dalam wawancara dengan Anadolu yang dilaporkan pada Kamis, Abdulghani menyerukan penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat, serta mendesak pemerintahan baru Suriah untuk segera membentuk pengadilan nasional untuk tujuan tersebut.
Advertisement
Ia memperingatkan bahwa tanpa keadilan, kemarahan dapat memicu balas dendam dari keluarga korban. "Assad dan para perwira seniornya harus dihadapkan pada peradilan,” kata Abdulghani.
Jika keadilan ditegakkan, lanjutnya, rakyat Suriah akan berkontribusi untuk membangun kembali negara. Ia menekankan perlunya dukungan internasional, termasuk keahlian dan bantuan finansial untuk membangun sistem peradilan yang independen di Suriah.
Abdulghani juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di tempat penahanan, dan menyampaikan bahwa SNHR telah mengumpulkan bukti lebih dari 200.000 kematian yang terjadi atas perintah Assad.
"Para korban ini harus mendapatkan kompensasi dan semua pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.
Direktur tersebut menyerukan persatuan di kalangan rakyat Suriah dan menekankan perlunya Suriah yang demokratis, seperti negara-negara lain yang menjamin hak-hak warganya.
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara tetangga, terutama Turki, Yordania, dan Lebanon, atas dukungan mereka. Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama 24 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri kekuasaan Partai Ba'ath yang telah berkuasa sejak 1963.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Advertisement
Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
Advertisement
Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
Percepatan Akses Obat dan Vaksin Inovatif, Kemenkes Akan Bikin Satgas
Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
Advertisement
Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Kembangkan Komersialisasi Seni, ISI Jogja Jajaki Kolaborasi dengan Korea Selatan
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
Advertisement
Advertisement
