Advertisement
Pengamat: Kasus Marimutu Tunjukkan Integritas Petugas di Bawah tapi Penegakan Hukum di Atas Sangat Lemah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pengamat hukum dan mantan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, menyoroti ketidakseimbangan antara integritas petugas perbatasan yang berhasil mencegah Marimutu Sinivasan meninggalkan Indonesia dan lemahnya penegakan hukum terhadap obligor BLBI.
"Saya mengapresiasi petugas perbatasan yang begitu berintegritas dalam menjalankan tugasnya, dia pahlawan besar penegakan hukum kasus BLBI," ujar Hardjuno dalam rilis pers Selasa (10/9/2024).
Advertisement
BACA JUGA: Obligasi Rekap BLBI, Ancaman Nyata Bagi Masa Depan Indonesia
Menurutnya, tindakan cepat petugas di PLBN Entikong sangat penting dalam menjaga kewajiban hukum Marimutu, yang memiliki utang besar kepada negara. Namun, Hardjuno menekankan bahwa langkah integritas ini berbanding terbalik dengan pendekatan hukum yang lemah terhadap obligor BLBI.
Meskipun utang Marimutu tercatat mencapai Rp29 triliun, negara masih memperlakukannya sebagai kasus perdata. "Ini jelas kontradiksi. Petugas lapangan begitu sigap, tetapi penegakan hukum terhadap obligor sebesar ini justru lemah," tegas Hardjuno.
Ia menambahkan bahwa penanganan hukum yang hanya menempatkan kasus ini di ranah perdata tidak seimbang dengan dampak finansial yang diderita negara. "Marimutu sudah dicegah keluar negeri, tapi di mata hukum dia tetap dianggap hanya memiliki masalah perdata. Bagaimana kita bisa menegakkan keadilan seperti ini?" kata Hardjuno.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum untuk mereformasi pendekatan hukum. "Kita butuh hukum yang lebih progresif. Kasus BLBI bukanlah perkara kecil. Ketika seseorang mencoba menghindari kewajibannya dengan pergi ke luar negeri, kita harus bertindak lebih tegas," imbuhnya.
BACA JUGA: Pencapaian Satgas BLBI Jauh Dari Target, Hardjuno: Nasib Uang Rakyat Dipertaruhkan
Hardjuno juga mengingatkan bahwa ketidakseimbangan ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. "Di satu sisi, petugas di lapangan sangat tegas. Di sisi lain, sistem hukum yang menangani obligor besar justru lemah. Publik pasti mempertanyakan hal ini," katanya.
Ia pun mendesak adanya reformasi yang signifikan dalam menangani kasus-kasus obligor besar seperti BLBI. "Integritas petugas di lapangan harus diimbangi dengan penegakan hukum yang setara di tingkat atas. Ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas negara," tutup Hardjuno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Viral Seorang Perempuan Digigit Anjing Saat Sedang Berjalan, Polisi Lakukan Penyelidikan
- Viral Lima Wanita Pendaki Ditemukan Menangis Usai Tersesat di Gunung Muria
- Libur Maulid Nabi, 9.061 Wisatawan Kunjungi Gunung Bromo
- KPU Didesak Menindaklanjuti Putusan MK Soal Kampanye di Kampus
- Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor Dua Dunia
Advertisement
Pemkab Sleman Optimistis Geopark Jogja Masuk Jaringan Geopark Nasional
Advertisement
Wisata Kampung Belgia di Jember Tawarkan Agrowisata Heritage
Advertisement
Berita Populer
- 2.984 Hektare Lahan di Sumsel Terbakar Sepanjang 2024
- Pemprov Jabar Sebut Kemacetan di Puncak Murni karena Over Kapasitas Kendaraan
- Didukung Koalisi Besar, RK-Suswono targetkan Menang Satu Putaran di Pilgub Jakarta
- Selasa Siang, Nikita Mirzani Akan Memberi Keterangan Polisi Terkait Kasus Aborsi Anaknya
- Pilgub Jateng 2024: PKS Janjikan 1,6 Juta Suara untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin melalui Gerakan Ketok Pintu
- Gempa Mag 5,1 Guncang Papua
- Elon Musk Tuding Demokrat AS Terlibat Upaya Penghilangan Nyawa Trump
Advertisement
Advertisement