Advertisement
Koalisi Ojol Nasional Tidak Ikut Demonstrasi 20 Mei

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi pada Selasa (20/5) karena aksi tersebut diduga menjadi alat politisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojek online (ojol) untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan," kata Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, Senin.
Advertisement
Andi menyebutkan komunitasnya yang berjumlah ratusan tersebut tidak ingin suara para pengemudi ojol disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol.
"Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” katanya.
BACA JUGA: OJK Ingatkan Lembaga Pembiayaan hinga Pinjol Siap Antisipasi Dampak PHK
Dia berpendapat ratusan ribu ojol yang akan melakukan unjuk rasa pada Selasa (20/5) merupakan kebohongan, karena menurutnya para pengemudi ojol lebih memilih kasih makan anak istrinya dari pada ikutan aksi demo.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” kata Andi.
Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh.
Namun, ia juga menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi pengemudi agar tidak terus menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelas Andi.
BACA JUGA: Kejagung Ungkap Budi Arie Berpotensi Dihadirkan di Sidang Kasus Judi Online
KON juga menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja, padahal tidak mewakili realitas "driver" di lapangan.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Direktur Mie Gacoan Bali Ditetapkan Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta
- KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Dana Iklan BJB
- Warga Waesama Bursel Meninggal Dunia Diterkam Buaya
- Ini Kelebihan Gedung Ina-MHEWS, Tahan Gempa Megathrust dengan Teknologi Mutakhir
- Perkenalkan, Ini Gedung Bertingkat Tahan Gempa Megathrust di Jakarta dari BMKG
Advertisement
Advertisement

Sendratari Ramayana Prambanan Padhang Bulan Hadirkan Nuansa Magis Bulan Purnama dan Budaya Jawa nan Sakral
Advertisement
Berita Populer
- Kamchatka Rusia Diguncang Gempa Bermagnitudo 5,3, Gempa Susulan Masih Terjadi
- Korea Selatan Masih Cari 11 Orang yang Hilang Akibat Banjir dan Longsor
- 67 Orang Tewas Akibat Serangan Militer Israel di Gaza Utara
- Tiga Jenazah Korban Kebakaran KM Barcelona V Diserahkan ke Keluarga
- SAR Manado Sebut 568 Penumpang Selamat dari Kebakaran KM Barcelona V
- Hampir 1.000 Orang Tewas Karena Serangan Israel di Jalur Gaza
- Polda Jabar Ambil Alih Kasus Kematian 3 Orang saat Pesta Anak Gubernur
Advertisement
Advertisement