Advertisement
INA Digital Segera Diluncurkan Pemerintah, Diawali Tiga Aplikasi Terbatas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Penyelenggara layanan aplikasi super Ina Digital segera diluncurkan bulan ini. Akan ada 19 fitur yang bisa diakses apatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memerinci ada tiga aplikasi yang dirilis secara terbatas, yakni Ina Gov, INA Pas, dan INA Ku yang mencakup 19 fitur awal dengan melibatkan 10.000 ASN dan 40.000 pengguna.
Advertisement
"Setelah rapat ratusan kali, INA Digital sekarang sebagai penyelenggara keterpaduan, dalam waktu dekat pada bulan September ini kami akan me-launching tiga layanan terbatas. Tiga layanan ini mencakup 19 fitur awal," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Azwar menjelaskan bahwa layanan INA Gov akan dirilis terbatas untuk 10.000 ASN yang di dalamnya berisi aplikasi Smart ASN, yang menggabungkan ribuan aplikasi tentang administrasi pemerintahan.
Pada tahap awal, Smart ASN tersebut memberikan fitur layanan seperti cek profil ASN, sasaran kinerja ASN, akses pembelajaran mandiri ASN, layanan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian. ASN nantinya tidak perlu lagi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengakses layanan tersebut.
Layanan kedua, lanjut dia, INA Pas atau Identitas Digital Terpadu yang akan menjadi ujung tombak keterpaduan sistem dan aplikasi.
INA Pas ini mencakup layanan pemerintahan untuk layanan identitas digital. Layanan ini membuat pengguna tidak memasukkan identitas berulang kali untuk mengakses layanan publik.
BACA JUGA: Sempat Ada Suspek JE di Kota Jogja, Dinkes Gencarkan Vaksinasi
"Setelah lebih dari 36 kali rapat, sekarang sudah punya SSO (single sign on) di INA PAS untuk masuk ke layanan ke dalam Portal Nasional Digital ID," kata Azwar.
Produk ketiga adalah INA Ku atau portal pelayanan publik akan menyatukan berbagai layanan pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, dan BPJS.
Program Indonesia Pintar
Program Indonesia Pintar yang termasuk dalam sektor pendidikan, dapat diakses dari aplikasi INA Ku. Begitu pula, jika masyarakat ingin mencari dokter dan obat, hingga mengecek kapasitas rawat inap di RS yang sebelumnya ada di aplikasi Siranap, bisa diakses melalui INA Ku.
"Imunisasi, sertifikat vaksin nanti dari sini. BPJS tenaga kerja mulai cek saldo JHT, informasi kantor cabang, informasi kecelakaan kerja, cek bansos, ngecek bansos nanti cukup dari sini," kata Azwar.
Masyarakat juga bisa mengakses layanan administrasi pemerintahan, mulai dari perubahan status pendidikan, cetak kartu keluarga, cetak biodata WNI, mengurus surat keterangan pindah, hingga pindah dan pecah KK, semuanya terangkum di sektor kependudukan dalam aplikasi INA Ku.
Azwar menyampaikan pada rilis terbatas tahap 1 (alpha) akan melibatkan 10.000 ASN pada INA Gov dan 40.000 pengguna pada INA Ku. Rilis terbatas tahap pertama mengenalkan fitur dasar kepada pengguna secara terbatas untuk mendapatkan umpan balik dan identifikasi awal.
Sementara itu, pada rilis terbatas tahap 2 (beta) akan diperluas dengan melibatkan 138 instansi pemerintah pada INA Gov dan lebih dari 40.000 pengguna pada INA Ku. Fitur yang dirilis akan lebih luas bagi pengguna eksternal terbatas untuk meminimalisasi kendala dalam perbaikan dan penyempurnaan fitur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Ini Alasan KPK Belum Menahan Hasto Kristiyanto
- Vaksin dan Masker Dua Alat untuk Cegah Wabah HMPV dan Influenza
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
Advertisement
Alokasi Dana Desa di Gunungkidul dari APBN 2025 Mencapai Rp168 Miliar, Pemkab: Masih Bisa Bertambah
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Omzet Pedagang Kantin Sekolah Menurun Terdampak MBG, Begini Respons Kepala BGN
- KPK Panggil Plt Dirjen Imigrasi Terkait Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Pemerintah Akan Tindak Tegas Pedagang Jual Beras SPHP Di Atas HET
- DPR RI Dukung Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Penggunaan Medsos untuk Anak
- KPK Panggil 2 Saksi Terkait Suap Harun Masiku
- 2 WNA Thailand Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Selundupkan Sabu Lewat Dubur dan Alat Kelamin
- Ketua KPK Terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Belum Berencana Menahan
Advertisement
Advertisement