Advertisement
Presiden Prabowo Akan Membentuk Komite Percepatan Tranformasi Digital, Ini Tujuannya
Presiden Prabowo Subianto. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak melalui reformasi sistem perpajakan.
Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu meyakini pembentukkan komite ini bakal meningkatkan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. "Presiden sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital, yakni pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange," katanya kepada wartawan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.
Advertisement
BACA JUGA : Presiden Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi Straits Times
Mari menegaskan paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan.
Pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan modernisasi melalui sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Nah ini untuk memperbaiki collection pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga memperbaiki koleksi pajaknya,” katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital. Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).
BACA JUGA : Apkasindo Sebut 17 Juta Petani Dukung Gagasan Prabowo Soal Sawit
“Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aturan PPnBM Diterbitkan, Ini Poin-Poin Pentingnya
Puluhan TKI Diderpotasi Pemerintah Malaysia, Ini Alasannya
Wamenaker Pastikan Lagi Manajemen Sritex Tidak Akan PHK Karyawan
Dukung Swasembada Pangan, Kemendes PDT Alokasikan Dana Desa Rp16 Triliun
Advertisement
KPK Kembali Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jaksa Agung Sebut Ada Pejabat Kementerian LHK Jadi Tersangka Korupsi Sawit
Jadwal Perjalanan Haji 2025 Resmi Diterbitkan, Ini Urutan Berangkatnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Pemanggilan KPK 13 Januari 2025
AHY Panggil Menteri dan Wamen Bahas Kebijakan Strategis 2025
Advertisement
Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Lombok hingga Bali
Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Tibet China, Tewaskan 126 Orang
KPK Geledah Rumah Hasto, PDIP: Cuma Dapat Flashdisk dan Catatan Kecil
Advertisement
Aksi Heroik Babinsa TNI Gagalkan Aksi Begal Motor
Berita Pilihan
- Jaksa Agung Sebut Ada Pejabat Kementerian LHK Jadi Tersangka Korupsi Sawit
- PDIP Tuding Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto oleh KPK Pengalian Isu OCCRP Jokowi
- Komisi X DPR Bakal Panggil Pengurus PSSI Buntut Pemecatan STY
- IPW Kritik Polri karena Kembalikan Uang Pemerasan WNA di Konser DWP
- CEK FAKTA: Megawati dan Puan Datangi Gedung KPK Minta Hasto Dibebaskan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Bantul, Kamis 9 Januari 2025, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Penggeledahan Rumah Sekjend PDIP Hasto, KPK: Sesuai Kebutuhan Penyidik
- Soal Wacana Peserta Haji Usia Maksimal 90 tahun, DPR Meminta Menag Lobi Arab Saudi
- Terkait Data Penyebaran Virus HMPV, China Berjanji Transparan
- Proyek IKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan, Jadi yang Tertinggi
- BMKG Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem Jawa Tengah Bagian Selatan
- MK Sidangkan 310 Perkara Pilkada 2024 Mulai Hari Ini
- Aksi Heroik Babinsa TNI Gagalkan Aksi Begal Motor
Advertisement
Advertisement
