DPR-MPR Dukung Rencana Retret Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mendapat sambutan positif dari lembaga negara seperti DPR dan MPR. Selain untuk menyamakan program di tingkat pusat, retret bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi yang melibatkan kepala pemerintahan di daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan bahwa rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mencegah terjadinya korupsi. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena dalam retret tersebut Presiden bisa menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi.

BACA JUGA: Diduga Kabur ke Luar Kota, Dua Terpidana Politik Uang di Pilkada Sleman Menyerahkan Diri ke Kejari

Selain itu, kata dia, Presiden dapat mengingatkan bahwa korupsi dapat merusak tatanan pemerintahan, dan merugikan masyarakat. "Sehingga, kami sangat mendukung karena kegiatan itu positif bagi kepemimpinan di tingkat daerah ke depan," kata Indrajaya dalam keterangannya dikutip Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan bahwa peningkatan integritas kepala daerah terpilih penting karena berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kurun waktu 2021-2023.

"Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Semua kepala daerah harus mendukung dan meniru komitmen Pak Prabowo," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya mendukung karena retret tersebut dapat menyamakan visi pemerintah pusat dengan daerah selama lima tahun ke depan. "Dalam melaksanakan program, kepala daerah terpilih bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi Presiden. Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa terdapat manfaat lain dari pelaksanaan retret tersebut, seperti meningkatkan kapasitas kepemimpinan karena banyak kepala daerah terpilih yang belum mempunyai pengalaman dalam memimpin daerah. "Jadi, perlu pembekalan kepemimpinan sebelum terjun ke masyarakat. Dari sisi kapasitas, mereka harus siap," katanya.

Manfaat terakhir, kata dia, retret bisa menguatkan rasa nasionalisme dan patriotisme para kepala daerah terpilih, sehingga diharapkan semakin cinta tanah air, dan kemudian mau berjuang serta bekerja keras untuk memajukan daerah mereka masing-masing.

“Retret perlu segera dilaksanakan. Waktunya masih cukup panjang sebelum pelantikan. Kami sangat mendukung ide Presiden Prabowo," katanya.

Sementara Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai menjadi ajang menyamakan persepsi, langkah, dan kecepatan antara pemerintah pusat dengan kepala daerah dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Jika kepala daerah dengan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto tidak kompak maka Indonesia berpotensi gagal dalam memanfaatkan bonus demografi.

"Dalam hal ini saya kira penyamaan persepsi, langkah, dan kecepatan 'berlari bersama' antara Pak Prabowo dan para kepala daerah itu penting sehingga retret ini saya anggap sangat strategis sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Eddy.

Untuk itu, dia memandang penting rencana retret kepala daerah sebagai momentum konsolidasi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan keduanya sinergis. Hal tersebut, lanjut dia, diperlukan mengingat para kepala daerah berasal dari beragam latar belakang partai politik yang berbeda-beda.

"Kebijakan pembangunan di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus seiring sejalan dan saling sinergis. Kita ingat bahwa when politic ends, administration begins. Pilpres dan pilkada sudah selesai dan retret adalah memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan apalagi kepentingan pribadi," tuturnya.

Dia juga memandang dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah dan pusat, dibutuhkan untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. "Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga sudah sampaikan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan ini harus sampai kepada seluruh kepala daerah tanpa kecuali," kata dia.

Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

"Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama," kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski begitu, Yusril mengatakan belum ada pembahasan apakah retret tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi, yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara