Advertisement
Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Ilustrasi penanganan stunting. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Stunting atau kekerdilan yang terjadi pada bayi menjadi fokus penanganan pemerintah. Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengklaim percepatan penanganan stunting kini sudah mencapai 18%.
Target yang diinginkan pemerintah yaitu 14% bisa tercapai pada 2024. “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak cukup dengan hanya hilirisasi justru sekarang kita harus sampai huluisasi,” kata Muhadjir dalam acara simposium Dampak Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Advertisement
Menurut dia, perlindungan terhadap stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu dengan memastikan anak dapat melewati periode kritis dua tahun pertamanya tanpa mengalami stunting, dilanjutkan dengan memastikan asupan gizi yang cukup dalam lima tahun pertamanya.
Selanjutnya, kata dia, penting untuk memastikan bahwa remaja memiliki akses yang baik pada pendidikan formal maupun keterampilan dasar yang diperlukan.
BACA JUGA: Ada Potensi Kerugian Negara Rp18,19 Triliun, Berikut 5 Fakta Temuan BPK
Dia juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa melalui serangkaian tahapan tersebut, anak-anak Indonesia dapat terhindar sepenuhnya dari risiko stunting saat mereka mencapai usia produktif bekerja sekitar 15 tahun.
Kendati demikian, Menko menyoroti saat ini Indonesia belum menggunakan indeks tinggi badan sebagai salah satu indikator utama pertumbuhan SDM, meskipun stunting sebagian besar diukur dari aspek tersebut.
“Indonesia seharusnya segera mempertimbangkan tinggi badan sebagai indeks resmi dalam pengukuran pertumbuhan anak,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pendekatan holistik dan perhatian lebih besar terhadap masalah stunting serta peningkatan upaya dan penekanan pada indikator yang tepat guna untuk menilai pertumbuhan Sumber Daya Manusia Indonesia secara menyeluruh perlu ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewas KPK Telusuri Dugaan Penyidik Enggan Panggil Bobby Nasution
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Begini Respons Pemerintah
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
Advertisement
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Advertisement
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Advertisement
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Tujuh Warga Kulonprogo Terima Bantuan RTLH dari Baznas
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
- 1.000 KK Lulus dari PKH, Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Warga
- Herlambang Kulonprogo Disiksa Jaringan Scam Saat di Kamboja
- 9.700 Puntung Rokok Masuk Sungai Jabodetabek Tiap Hari
- Polresta Jogja Gelar Operasi Zebra 2025, ETLE Diperketat
- Penelitian Terbaru, Saffron untuk Terapi Memori pada Pasien Alzheimer
Advertisement
Advertisement
