Angka Peserta Nonaktif BPJS Kesehatan Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Hanya selang dua bulan, jumlah peserta non-aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meningkat. Pada Juni 2023 sekitar 35 juta peserta nonaktif kini menjadi 36,8 juta peserta pada Agustus 2023.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan angka tersebut meningkat karena penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

Baca Juga: BPJS Kesehatan Klaim Program JKN Indonesia Menjadi Contoh Banyak Negara

“Sepanjang 2023 sudah 4,5 juta peserta dinonaktifkan oleh Kemensos karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta penerima bantuan,” kata David kepada Bisnis.com, Senin (18/9/2023). 

Terkait penonaktifan tersebut, David mengatakan BPJS Kesehatan turut mendukung upaya Kemensos untuk mengurangi inclusion error atau orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan.  

Pihaknya pun berharap masyarakat yang tidak mampu tetapi belum terdaftar dapat segera terdaftar sehingga terlindung kesehatannya. Di sisi lain, peserta non-PBI namun sudah tak aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi tantangan tersediri. 

Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Blak-Blakan Soal Iuran 2024, Naik atau Tidak?

“Mereka harus diedukasi dan advokasi untuk diupayakan menjadi peserta aktif kembali [entah pekerja atau mandiri],” ungkap David. 

David juga menyebut bahwa peserta yang  statusnya nonaktif masih tetap peserta JKN. Dengan demikian,jumlah kepesertaan tidak menurun.

Adapun BPJS Kesehatan mencatatkan jumlah peserta JKN mencapai 262.865.343 per 1 September 2023. Angka tersebut mencakup sekitar 94,64 persen jumlah penduduk Indonesia.

BPJS Kesehatan berharap kepesertaan dapat mencapai 95 persen dari total penduduk pada akhir 2023. Di sisi lain, ada tiga provinsi di Indonesia yang cakupannya masih di bawah 90 persen. 

Beberapa di antaranya yakni Kalimantan Barat 84,81 persen, Jambi  85,92 persen, dan Sumatera Utara 88,63 persen. Dari 514 kabupaten/kota, terdapat 24 kabupaten/kota yang cakupannya di bawah 80 persen.

Salah satu di antaranya yakni Kabupaten Pulau Talibau dan Halmahera Selatan di Maluku Utara yang cakupannya masing-masing yakni 56 persen dan 62 persen. 

Di Jawa Timur masih ada sembilan kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 80 persen yakni Jember, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Tuban dan Pacitan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com