Advertisement
BPIP Bakal Dilibatkan dalam Perekrutan Karyawan BUMN
Advertisement
Harianjogja.com, BADUNG—Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses rekrutmen karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berikutnya. Hal ini diutarakan Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.
Tedi Bharata menanggapi arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta dilakukan pengetatan proses rekrutmen pascapenangkapan tersangka dugaan tindak pidana terorisme yang merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Advertisement
“Nah antisipasi ini yang sekarang sedang kita diskusikan dengan BNPT dan Densus 88. Dan, kita akan libatkan BPIP, itu badan yang akan kita libatkan dalam perekrutan karyawan BUMN ke depannya,” kata Tedi di Badung, Bali, Minggu (27/8/2023).
Kementerian BUMN saat ini masih terus berdiskusi secara internal dengan BNPT dan Densus 88, bahkan mereka melakukan pertemuan dengan 30.000 karyawan di BUMN bidang transportasi perkeretaapian itu.
“Benar kami kemarin ada sesi untuk wawasan kebangsaan, kita sampaikan kepada seluruh karyawan PT KAI komitmen kita untuk ideologi pancasila, wawasan kebangsaan itu terus berjalan,” ujarnya.
Saat ditemui di sela-sela Kompetisi Bio Farma x MIT Hacking Medicine, Tedi menegaskan bahwa pihaknya tak akan segan memecat karyawan yang terlibat dengan unsur terorisme, hal ini juga berlaku untuk BUMN bidang lainnya.
“Oh pasti [dipecat] tidak ada ampun kalau seperti itu. Bidang lain juga sama diberi penyuluhan, untuk semuanya,” ucapnya.
BACA JUGA: Bayi Tertukar, Dikembalikan Setelah 1 Tahun, Polisi Selidiki Kelalaian Rumah Sakit
Deputi milenial di Kementerian BUMN itu juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen bersama karyawan akan terus mengalami improvisasi, dan keamanannya sendiri sesungguhnya terjamin.
Ia menjelaskan proses tes pada rekrutmen bersama dilakukan sepenuhnya daring, namun ada sistem perekam yang akan memantau peserta jarak jauh.
“Jadi akan ketahuan yang menutup kamera ya tidak bisa kami teruskan, ada kecurangan ya kelihatan,” ujarnya.
Selain itu yang kerap terjadi adalah permasalahan administrasi, di mana pelamar dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mendaftar pada perusahaan yang mengharuskan pelamar bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga mau tidak mau jalannya terhenti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Advertisement
Masih Ada Kesempatan, KPU Bantul Perpanjang Pendaftaran Anggota PPS
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi Bantah Pemerintah Mengajukan Percepatan Pelaksanaan Pilkada 2024
- Soal Pencalonan Kaesang sebagai Walikota Bekasi, Ini Respons Jokowi
- Erupsi Gunung Ibu Setinggi 1,5 Km Terjadi Siang Ini
- Viral Tawaran Jadi Buzzer Bea Cukai dengan Tarif Rp100 Juta Per Video, Berikut Klarifikasi dari DJBC
- Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK Segera Diumumkan
- Bupati Sidoarjo Akhirnya Ditahan KPK
- Wacana Eko Patrio Diajukan Jadi Calon Menteri, Pakar Ilmu Politik: Harus Bisa Menerjemahkan Visi Presiden
Advertisement
Advertisement