Jokowi Tegaskan Belum Berencana Merevisi UU Peradilan Militer

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal itu disampaikannya usai memberikan pidato di Peringatan HUT ke-56 Asean, Nusantara Hall, Gedung Sekretariat Asean, Selasa (8/8/2023).
Saat ditanyakan mengenai sikap pemerintah terkait wacana revisi UU Peradilan Militer yang saat ini sedang mengemuka, dia menjawab singkat belum ada keputusan soal itu. "Belum, belum sampai ke sana," ujarnya di Gedung Sekretariat Asean, Selasa (8/8/2023).
Advertisement
BACA JUGA : Wapres Maruf Amin: Revisi UU Peradilan Militer Hal yang Wajar
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Henri Alfiandi ditetapkan tersangka oleh penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) atas kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023, Senin (31/7/2023).
Henri terlebih dulu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang sama.
Alhasil, sejumlah pihak pun mendesak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasalnya, ketentuan UU ini dianggap membuat seorang anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum dapat lolos dari jerat hukum karena akan diadili di peradilan militer.
Saat dimintai tanggapan seputar hal ini, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin juga menilai wajar adanya revisi atau penyempurnaan terhadap sebuah UU.
“Saya kira tentang revisi undang-undang itu, revisi memang menjadi biasa lah. Dalam waktu sekian lama, biasanya setelah pelaksanaan, ada hal-hal yang dirasakan untuk direvisi,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat (4/8/2023).
Wapres Ke-13 RI pun berpendapat, revisi UU Peradilan Militer adalah sebuah kewajaran, yakni agar hal-hal yang perlu disempurnakan sehingga lebih sesuai dengan tuntutan keadaan.
Oleh karena itu, Wapres asal Tangerang itu mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD sudah tepat, bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Peradilan Militer dengan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang.
BACA JUGA : Muncul Usulan Revisi UU Peradilan Militer, Mahfud MD
Menurutnya, proses revisi tersebut perlu berlanjut, sebab ketentuan-ketentuan dalam UU memang harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dan tuntutan zaman.
“Saya kira silakan terus berjalan [revisi UU Nomor 31] dan sesuai dengan aspirasi yang muncul. Dan, tentu undang-undang itu kan lebih baik merespons tuntutan yang terjadi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
- Cuaca Panas, Dinas Kesehatan DIY Minta Warga Mewaspadai Gangguan Kesehatan Kulit
- Kadin Serukan Pembenahan Keamanan Data Pribadi Saat Masuk Gedung di Jakarta
- Setelah Amankan Dokumen & Bukti di Kantor Kamentan, Ini Langkah KPK Berikutnya
- Selain Bangun Infrastruktur Transportasi, Pemerintah juga Bangun Ini
Advertisement

Lokasi Manunggal Fair Dipindah ke Stadion Cangkring, Catat Perubahan Jadwalnya!
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO & Status Global Geopark Terancam Dicabut, Ini Penyebabnya
Advertisement
Berita Populer
- Setahun Tragedi Kanjuruhan, Duka Seorang Ibu yang Tak Lagi Berharap pada Keadilan
- Jadi Tokoh Inspiratif Dunia, Karya Biografi Jokowi Karya Dirut PLN Diterbitkan di Korea
- RSUD Garut Terbakar, Layanan Cuci Darah Sementara Dipindah ke RS Lain
- Berharap Indonesia Punya Pemimpin Sekelas John F Kennedy, Megawati: Sudah Ganteng, Pintar
- Hotel Sultan Urung Dikosongkan! Negara Kembali Mengalah dari Ponjto Sutowo
- Apa Itu Batik Sogan? Batik Kegemaran Presiden Jokowi
- Tak Menyangka, Tukang Bangunan Ponpes di Jogja Peroleh Hadiah Mobil Listrik
Advertisement
Advertisement