Advertisement
Heboh Rencana Vasektomi Wajib untuk Penerima Bansos, Dedi Mulyadi Menjawab Tudingan Haram

Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjawab tudingan haram terkait dengan rencana kebijakan vasektomi wajib bagi para penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat (Jabar). Ia menilai wacana vasektomi untuk syarat bansos tidak bertentantangan dengan fatwa haram MUI.
Dedi Mulyadi mengatakan wacana tersebut merupakan bagian dari menyukseskan program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Advertisement
"Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal," katanya, Sabtu (3/5/2025).
Dia beranggapan terdapat turunan aturan MUI Jabar terkait vasektomi yang masih bisa digunakan.
BACA JUGA: Mengenal Rasberi dan Manfaatnya untuk Ibu Hamil
Pasalnya, vasektomi bukan untuk disalahgunakan bebasnya berhubungan, vasektomi bukan mematikan kejantanan namun vasektomi berperan untuk menjaga keseimbangan perekonomian.
"Dan saya sendiri kan bisa dilihat tayangan-tayangan YouTube saya sejak dulu anggota DPR saya menemukan orang yang anaknya banyak saya bantu kemudian karena anaknya sudah banyak banget boleh deh kamu ikutin program vasektomi. Pinsip dasar orang yang keluarga anaknya sudah banyak menerima bantuan sosial tidak akan punya implikasi apapun bagi kehidupan," katanya
Menurutnya program keluarga berencana pun memiliki banyak cara dan pilihan, bukan hanya vasektomi melainkan penggunaan alat pengaman bisa dilakukan juga melakukan program KB yang juga dilakukan oleh kaum laki-laki.
"Banyak dong alternatif lain misalnya ya sudah laki-lakinya pakai pengaman programnya kan karena problem nanti pemerintah nyiapin alat pengamannya, kan enggak ada problem hanya satu pilihan kan banyak pilihan berkeluarga berencana, tetapi saya tetap menekankan yang menjadi pesertanya laki-laki karena laki yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya," katanya.
Vasektomi merupakan program yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi. Namun program ini bisa dikembalikan atau disambungkan kembali disebut Vasectomy Reversal/Rekanalisasi.
Prosedur ini dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani. Meski MUI menyatakan fatwa haram, Dedi memastikan hal ini tidak bertentangan.
"Fatwa haram kan di antaranya satu mematikan reproduksi yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi kan, tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen misalnya begini ketika dia hari ini punya anak dua kemudian nanti jadi kaya pengen nambah lagi kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Presiden Prabowo Dorong Percepatan Makan Bergizi Gratis
- Kartu Nusuk dari Arab Saudi Mulai Dibagikan PPIH untuk Jemaah Calon Haji Indonesia
- Tiang Telkom Roboh Melintang di Jalan Akibat Gempa Magnitudo 6,0 di Pohuwato Gorontalo
- Heboh Rencana Vasektomi Wajib untuk Penerima Bansos, Dedi Mulyadi Menjawab Tudingan Haram
- Dua Narapidana Meninggal di Dalam Lapas, DPR Desak Pemerintah Evaluasi Total Seluruh Indonesia
Advertisement

Tak Hanya Kasus Mbah Tupon, Dugaan Mafia Tanah di Bantul Juga Terjadi di Tamantirto Kasihan
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Ahmad Luthfi Gelontor Bantuan Rp2 Miliar untuk Hunian Tetap bagi Korban Tanah Bergerak Sirampog Brebes
- Cegah Kasus Keracunan MBG Terulang, Badan Gizi Nasional Perketat Prosedur Distribusi Makanan
- Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Kasus Suap Penanganan Perkara CPO
- Larang Adanya Diskriminasi Usia, Khofifah: Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Berdasarkan Kompetensi
- Anak Wapres RI ke 6 Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo Batal Dirotasi dari Jabatan Pangkogabwilhan I
- Kasus Penyelundupan 143 Kg Ganja Jaringan Sumut, Polisi Ciduk 2 Pelaku
- Kemenag Hadirkan Digitalisasi Layanan Asrama Haji dan Fast Track
Advertisement