Advertisement
Pengusaha dan Investor Wajib Tahu Kemudahan Berusaha di IKN

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kemudahan yang diberikan sebagai salah satu cara untuk menarik minat para pengusaha dan investor.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN, setidaknya ada empat poin utama kemudahan berusaha.
Advertisement
BACA JUGA: Prinsip Pembangunan IKN Diusulkan Diterapkan di Semua Kota
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot menyampaikan melalui PP ini, sudah cukup banyak kemudahan yang diberikan bagi pengusaha dan hanya berlaku di dalam IKN.
“Dengan adanya PP ini, kami melihat pengaturan secara regulasi terkiat dengan ketentuan kegiatan investasi di IKN, perizinan berusaha, kemudahan berusaha, sudah cukup banyak, yang dicantumkan dalam regulasi ini,” katanya dalam Sosialisasi PP No.12/2023 di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Berikut empat kemudahan berusaha di IKN:
- Pemanfaatan Ruang
Pertama, kemudahan berusaha ditetapkan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
“Perubahan RDTR [Rencana Detail Tata Ruang] atau tata ruang dapat dilakukan sesuai kebutuhan percepatan pembangunan IKN,” papar Yuliot.
- Hak Atas Tanah
Pemerintah juga memberikan kemudahan hak atas tanah (HAT) yang diatur dalam Pasal 16-20 beleid tersebut.
Nantinya, bagi investor yang menanamkan modalnya di IKN, pemerintah memberikan jaminan kepastian jangka waktu HAT yang lebih kompetitif.
Jangka waktu hak guna usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Otorita IKN paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dengan tiga tahapan, yaitu 35 tahun, 25 tahun, dan 35 tahun.
Untuk jangka waktu hak guna bangunan (HGB) di atas HPL Otorita IKN dan hak pakai diberikan paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dengan tahapan pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20 tahun, dan pembaruan hak 30 tahun.
Sementara HAT dapat diberikan siklus kedua dengan evaluasi sebelum jangka waktu berakhir. Khusus bagi HGB untuk hunian masyarakat, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.
- Tenaga Kerja Asing
Pemerintah memberikan izin tinggal bagi tenaga kerja asing (TKA) sampai dengan 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai perjanjian kerja.
Pengusaha juga akan dibebaskan dari dana kompensasi penggunaan TKA (DPTKA) untuk jangka waktu tertentu. Hak pakai untuk rumah hunian juga diberikan kepada TKA.
“Di daerah lain hanya diberikan izin tinggal 2 tahun, di IKN diberikan izin tinggal langsung 10 tahun tergantung perjanjian antara sponsor dan perusahaan dengan pekerjanya,” tambahnya.
- Hunian Berimbang
Melalui Pasal 25 beleid yang ditetapkan pada 6 Maret 2023 lalu, pemenuhan hunian berimbang dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu pembangunan dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang.
Pengusaha atau investor dapat mengajukan permohonan ke dan ditetapkan oleh kepala otorita sesuai dengan prioritas pembangunan yang tentunya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement