Magang Nasional 2026 Ditargetkan Hadir di 38 Provinsi

Harianjogja.com, JAKARTA—Program Magang Nasional 2026 ditargetkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerataan program magang menjadi prioritas agar peluang kerja lulusan muda tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Berdasarkan data MagangHub, saat ini pelaksanaan magang masih didominasi wilayah Jawa. Pemerintah ingin distribusi peserta dan perusahaan mitra lebih merata sehingga setiap provinsi memiliki akses yang sama terhadap program peningkatan kompetensi tersebut.

“Dari data MagangHub, saat ini memang masih banyak penumpukan magang di Pulau Jawa. Kita ingin agar ini tersebar jadi ada di tiap provinsi,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan penguatan ekosistem magang di daerah. Langkah awal dilakukan melalui pemetaan target di setiap provinsi berdasarkan sektor unggulan serta kapasitas industri setempat.

“Kita tetapkan peta target per provinsi yang realistis, berbasis sektor unggulan dan kapasitas industri daerah, bukan sekadar pemerataan angka,” ujarnya.

Selain pemetaan, pemerintah juga akan memperluas kemitraan dengan perusahaan dan instansi pemerintah sebagai penyelenggara magang. Setiap daerah didorong memiliki mitra aktif, mentor kompeten, serta rencana pembelajaran yang terstruktur agar kualitas tetap terjaga meskipun cakupan program diperluas.

Menaker juga menekankan pentingnya sistem seleksi dan pemilihan tempat magang melalui platform MagangHub agar lebih adil bagi seluruh daerah. Peserta tetap memiliki kebebasan memilih perusahaan tujuan, tetapi pemerintah akan mengoptimalkan visibilitas perusahaan di luar Jawa agar lebih mudah ditemukan dan memiliki daya tarik yang setara.

“Peserta magang memilih sendiri perusahaan tujuan. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan, bagaimana agar mereka dapat dipilih oleh para peserta magang? Ada kompetisi sesama peserta, dan juga sesama perusahaan,” katanya.

Menurut Yassierli, perusahaan yang diminati harus menunjukkan komitmen nyata, termasuk menyediakan pembelajaran terstruktur dan dukungan fasilitas yang memadai bagi peserta.

Sebelumnya, Menaker juga menyampaikan bahwa pembayaran uang saku peserta magang mengacu pada hasil verifikasi logbook. Untuk Februari ini, besaran uang saku mengikuti upah minimum kabupaten/kota/provinsi 2026 sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga implementasi Program Magang Nasional 2026 tidak hanya memperluas jangkauan wilayah, tetapi juga memastikan standar pembinaan dan kesejahteraan peserta tetap terjaga di setiap provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara