Manuver Jenderal Wiranto Ketika Tak Lagi di Hanura

Harianjogja.com, JAKARTA—Usai tersingkir dalam perebutan kekuasaan di Hanura, Wiranto mulai mencari kapal baru untuk mengarungi politik Indonesia. Sempat dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), Wiranto kini justru merapat ke Gerindra.

BACA JUGA: Beberkan Hubungan dengan Wiranto, Prabowo Minta Maaf

Wiranto bahkan berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor Senin kemarin. Namun demikian, sebelum mengunjugi Prabowo di Hambalang Senin kemarin, Wiranto menyambangi Kantor PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dia bertemu dengan Ketua Umum PPP Mardiono.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan kunjungan Wiranto untuk menyerahkan beberapa eks kader Partai Hanura yang berpotensi bisa jadi calon legislatif (caleg) dari PPP.

“Pak Wiranto akan menyerahkan nama-nama potensial eks Hanura untuk maju sebagai caleg di PPP. Nantinya mereka akan dimasukkan dalam long list [daftar panjang] caleg baik pusat maupun provinsi,” ungkap Awiek saat dikonfirmasi, Senin (1/5/2023).

Wiranto merupakan mantan Ketua Umum Partai Hanura. Meski begitu, belakangan dia dikabarkan sudah keluar dari Partai Hanura.

Sejak dikendalikan Oesman Sapta Odang, Wiranto memang sudah tidak lagi 'dilibatkan' dalam kegiatan partai Hanura. Wiranto tersingkir usai konflik internal yang cukup melelahkan.

Wiranto sendiri mengaku berat harus melepaskan Partai Hanura. "Saya dengan berat melepaskan Partai Hanura," ujar Wiranto di depan Prabowo.

Mantan panglima TNI itu tak menyebutkan dengan jelas alasan keluar dari Partai Hanura. Dia hanya mengatakan, kini partai itu sudah salah arah.

Sebagai informasi, Oesman Sapta Odang alias Oso telah menjadi ketua umum Partai Hanura sejak 2016. Sejak itu hingga kini, Oso menggantikan kepemimpinan Wiranto.

"[Saya meninggalkan Hanura] karena navigasinya yang sudah berubah," ungkap Wiranto.
Pecah di Internal Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menghadapi konflik internal pada tahun 2018. Ini adalah konflik kedua yang pernah dihadapi ole partai nonparlemen tersebut.

Menariknya, konflik kedua yang menghadapkan sosok Oesman Sapta Odang (OSO) dengan Wiranto dalam berebut kursi pucuk pimpinan partai politik tersebut terjadi setelah kedua tokoh itu sama-sama sukses memenangkan calon presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Hanya saja, Jokowi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober lalu, sedangkan parpol yang berdiri pada 21 Desember 2006 itu gagal meloloskan wakilnya ke Senayan.

Hanura tidak lagi menjadi parpol pendukung pemerintah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena terganjal ambang batas parlemen empat persen raihan suara secara nasional.

Memang perseteruan antara mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Wiranto bukan barang baru. Bukan pula isu baru.

Keduanya sudah berkonflik sejak Hanura pecah kongsi menjadi kubu Manhattan dan kubu Ambhara. Kedua nama kubu merujuk pada dua hotel terkemuka yang menjadi saksi perhelatan politik partai tersebut pada awal 2018.
Awal Konflik

Aksi saling pecat kader yang dilakukan Sekretaris Jendral DPP Hanura kala itu, Sarifuddin Sudding, dan OSO pada 15 Januari 2018 menjadi awal dari konflik selanjutnya.

Meski OSO masih tercatat sebagai Ketua Umum Hanura menggantikan Wiranto yang memilih jadi Ketua Dewan Pembina pada pada 2016, namun Sudding beserta barisan pendukungnya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 18 Januari 2018. Alhasil, Daryatmo terpilih sebagai Ketua Umum setelah OSO dipecat versi Sudding.

Tak dapat dipungkiri, aksi saling pecat itu telah menyeret nama Ketua Wantimpres periode 2019-2014 itu. Apalagi kubu Sudding menyebut Wiranto mengetahui perihal pemecatan OSO.

Akan tetapi, OSO yakin Wiranto tidak mendukung pemecatannya karena dirinya merasa tidak bersalah.

Seperti berbalas pantun, OSO pun mengancam akan memecat Wiranto bila menyetujui langkah Kubu Ambhara. Dalam perkembangan berikutnya, pada Juli 2018, kubu Manhattan melayangkan tudingan yang menyatakan Wiranto mendukung kubu Ambhara.

Kubu OSO pun menyebut Wiranto telah menggelar pertemuan secara diam-diam alias pertemuan ilegal untuk menguatkan kubu Ambhara yang dipimpin Sudding. Pada tahap inilah konflik kedua kubu kian membara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis