Advertisement
Mardani Maming Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Beri Apresiasi
Mardani Maming divonis penjara 10 tahun. - JIBI/Bisnis.com/Setyo Aji Harjanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mardani Maming divonis hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta dalam kasus suap izin usaha pertambangan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Putusan hakim diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, KPK sebelumnya melakukan penyidikan terhadap Mardani pada pertengahan 2022, yang awalnya diduga menerima suap dan gratifikasi ketika menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Advertisement
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa lembaganya mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, yang dinilai telah objektif memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
"Putusan tersebut menegaskan bahwa apa yang KPK lakukan dalam proses penegakan hukum Tipikor pada perkara ini telah sesuai mekanisme dan prosedur hukum," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/2/2023).
KPK pun menyebut putusan Majelis Hakim sekaligus membuktikan tuduhan kriminalisasi dan politisasi proses hukum terhadap Mardani hanya persepsi subjektif semata.
"Kami pastikan, KPK tak akan pernah melanggar hukum ketika menegakkan hukum pidana korupsi. Sehingga ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka pasti karena berdasarkan kecukupan alat bukti," ujar Ali.
Sebelumnya jaksa KPK telah menuntut Mardani dengan pasal 12 huruf b Jo pasal 18 Undang-undang (Uu) No.31/1999. Dia juga dituntut dengan pidana penjara 10 tahun 6 bulan, sekaligus dengan Rp700 juta subsidair 8 bulan kurungan.
Bendahara umum PBNU nonaktif itu juga dituntut untuk memberikan uang pengganti sebesar Rp118 miliar subsidair 5 tahun penjara.
Kendati demikian, putusan Majelis Hakim sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pengadilan Tipikor Kalimantan Selatan akhirnya menjatuhkan vonis pidana hukuman penjara 10 tahun kepada Mardani, sekaligus denda Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp110 miliar subsidair dua tahun penjara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Tersedia di PJR Temon, Selasa 15 Juli 2025
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
