Di Balik Meningkatnya Eksekusi Mati di Arab Saudi

Harianjogja.com, JAKARTA—The European Saudi Organisation for Human Rights and Reprieve merilis laporan hukuman mati yang berlangsung di Arab Saudi.

Data menunjukan dalam kepemimpinan Mohammed bin Salman, jumlah eksekusi mati hampir meningkat dua kali lipat dibanding pemerintahan sebelumnya.

Dalam rentang 2015 dan 2022, rata-rata ada 129 eksekusi mati setiap tahunnya. Jumlah ini meningkat sebesar 82% dari periode 2010-2014. Tahun 2022, ada 147 orang yang dieksekusi mati. Pada 12 Maret 2022, ada 81 orang yang dihukum mati, angka tertinggi sepanjang masa di Arab Saudi. Sepanjang tahun tersebut, 90 persen orang yang dieksukusi mati merupakan pelaku kejahatan yang dianggap tanpa kekerasan.

The Guardian menuliskan, para aktivis melihat fenomena ini sebagai pesan tajam dari kepemimpinan Arab Saudi kepada para pembangkang, di antaranya kelompok suku di provinsi timur negara itu. Padahal sebelumnya Mohammed bin Salman telah berjanji adanya penurunan hukuman mati.

Perubahan ini juga seiring dengan ‘reformasi’ sosial di Arab Saudi selama pemerintah Mohammed bin Salman. Ada upaya memodernisasi beberapa sektor. Namun kelompok aktivis menganggap reformasi itu memiliki harga yang mahal berupa tindakan keras terhadap lawan politik penguasa.

The European Saudi Organisation for Human Rights and Reprieve menuliskan apabila penerapan hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi penuh dengan diskriminasi dan ketidakadilan. Mereka juga dianggap berbohong kepada masyarakat internasional tentang penggunaannya.

“Hukuman mati secara rutin digunakan untuk pelanggaran yang tidak mematikan dan untuk membungkam para pembangkang dan pengunjuk rasa, meskipun putra mahkota berjanji bahwa eksekusi hanya akan digunakan untuk pembunuhan,” tertulis dalam laporan. “Pelanggaran dan penyiksaan pengadilan yang adil adalah endemik dalam kasus hukuman mati, termasuk penyiksaan terhadap terdakwa anak.”

Tidak hanya secara jumlah, dalam detailnya, eksekusi mati juga meningkat dari sisi jumlah pada anak-anak, perempuan dan warga negara asing.

Berbeda dengan beberapa dekade lalu, Arab Saudi kini tidak berbeda dengan negara-negara lainnya. Apabila dahulu semua perempuan mamakai cadar dan terbatas dalam melakukan beberapa hal, kini semuanya berubah. Perempuan sudah bisa mengemudi sampai bisa menonton berbagai pertandingan olahraga di stadion terbuka. Industri hiburan dan bioskop juga sudah mendapat lampu hijau untuk beroperasi.

Perubahan ini merupakan dampak dari Visi Arab Saudi 2030 yang mengusung visi diversifikasi ekonomi pada April 2016. Tokoh utama visi ini Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Visi ini sebagai upaya penguasa Arab Saudi agar tidak kalah bersaing dengan Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Kuwait.

Arab Saudi 2030 ditargetkan membuka peluang privatisasi modal senilai 400 miliar dollar AS. Artinya perusahaan swasta terbuka untuk mengembangkan usahanya di tanah suci ini. Dalam targetnya, tahun 2030 akan ada 6 juta warga Arab Saudi baru yang tercipta.

Latar belakang visi Arab Saudi lantaran mereka sadar, minyak yang merupakan kekuatan utama perdagangan mereka, suatu saat akan habis. Terlebih beberapa kali harga minyak anjlok. Maka perlu adanya alternatif kekuatan ekonomi lain bagi Arab Saudi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.