Advertisement
PNS Wajib Lengkapi Dokumen Ini untuk Pelaporan SPT Tahunan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menerima bukti potong dari instansi tempat kerja diminta untuk segera melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan.
Pelaporan SPT tahunan sudah dapat dilakukan oleh wajib pajak, termasuk PNS mulai 1 Januari 2023. Untuk wajib pajak orang pribadi mempunyai tenggat sampai dengan 31 Maret 2023, sementara wajib pajak badan atau korporasi memiliki tenggat waktu hingga 30 April 2023.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban pajak. Pertama adalah bukti potong 1721-A2.
BACA JUGA : Sultan HB X Isi SPT Tahunan secara Online
“Seluruh wajib pajak harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Sejumlah dokumen perlu dipenuhi dalam pelaksanaan pelaporan pajak,” tulis DJP di media sosialnya, dikutip pada Selasa (17/1/2023).
Selanjutnya adalah bukti pemotongan pajak lain jika dalam kurun waktu satu tahun mendapatkan penghasilan lain dari kantor. Dokumen lain yang memuat data pendukung dalam pengisian SPT Tahunan juga perlu disiapkan, seperti sertifikat properti, BPKB, dan surat tabungan.
“Terakhir adalah siapkan dokumen identitas seperti Kartu Keluarga dan KTP untuk mengisi identitas dalam kolom daftar tanggungan keluarga,” tulis DJP.
Bagi masyarakat yang telat melapor akan dikenakan sanksi berupa denda. Menurut DJP, denda bertujuan agar wajib pajak tertib dalam menyampaikan SPT. Besaran nilai denda yang diberikan bagi wajib pajak adalah Rp100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
Sementara itu, denda untuk wajib pajak badan adalah senilai Rp1 juta. Denda baru dibayar jika wajib pajak sudah menerima surat tagihan pajak (STP) dari DJP.
Meski sudah membayar denda, masyarakat tetap harus melaporkan SPT tahunan. SPT berfungsi melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak.
Bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa melaporkan harta dan kewajibannya dalam SPT agar terdapat perhitungan kewajiban pembayaran pajaknya.
BACA JUGA : Simak! Cara Lapor SPT Tahunan 2023 dan Batas Waktunya
Pelaporan pajak dapat dilakukan secara daring melalui layanan elektronik DJP Kementerian Keuangan yaitu e-filing. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak.
Pelaporan SPT tahunan dibagi dalam dua kategori. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 juta per tahun harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Kedua, wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun mengisi form SPT 1770 S.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
- Cerita Mbak Niken Klaten Hilang 2 Bulan: Motor Dibawa Cowok, Pulang Naik Ojek
Advertisement

2 Warga Jogja Jadi Tersangka Pelemparan Bus Arema FC, Ternyata Ini Motifnya
Advertisement

Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Duh! Disparitas Pendidikan Warga Desa dan Kota Masih Tinggi, Segini Perbandingan Angkanya
- Sebar Hoaks Penculikan Anak, Warga Klaten Minta Maaf
- 7 Bandara Baru Dibangun di 2023, Ini Daftarnya
- Siap-Siap Indonesia Bakal Impor Beras, Gula, dan Kedelai
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Parpol Jadi Sorotan
- Tinggalkan PSI, Rian Ernest Pilih Berlabuh di Partai Golkar
- Giring Kenang Wejangan Jokowi soal Menang Pemilu Tanpa Uang
Advertisement
Advertisement