Advertisement
Airlangga Hartarto Minta Pemda Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk membebaskan pajak untuk kendaraan listrik. Dia berdalih bahwa pajak membuat program elektrifikasi kendaraan Indonesia kalah saing dari Thailand.
BACA JUGA: Daya Tarik Investor ada di Baterai Kendaraan Listrik
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Hal tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2022. Dalam paparannya, Airlangga menyinggung soal pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
"RI beda [dengan Thailand], semua insentif sama pajak kendaraan bermotor daerah 12,5 persen, kita tidak lebih kompetitif dengan Thailand," ujar Airlangga, Selasa (6/12/2022).
Dia menyebut bahwa pemerintah pusat memiliki program elektrifikasi kendaraan bermotor, yang terlihat dari masifnya promosi kendaraan itu hingga rencana penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas para pejabat. Namun, rencana itu menurut Airlangga cukup terganjal oleh sejumlah ketentuan.
Menurutnya, Indonesia dan negara-negara kompetitor memberlakukan fasilitas bea masuk yang relatif sama terhadap kendaraan lstrik. Namun, terdapat pajak kendaraan bermotor rata-rata 12,5 persen yang berlaku di Indonesia sehingga menambah beban.
Di hadapan sejumlah menteri dan Gubernur Bank Indonesia, Airlangga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghapuskan pajak untuk kendaraan listrik. Secara spesifik, dia menyebut bahwa penghapusan itu bisa dilakukan di Jakarta dan Bali.
"Kalau boleh [pajak] elektrifikasi ini dinolkan, sehingga kita apple to apple dengan Thailand," ujar Airlangga pada Selasa (6/12/2022).
Dia mengakui bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Namun, Airlangga tetap meminta pemda untuk menghapuskan pajak tersebut demi penjualan kendaraan listrik.
"Kalau enggak, pusat elektrifikasi otomotif larinya ke Thailand, ini yang di luar pemerintah pusat. Namun, dengan [Undang-Undang] HKPD tentu ini kita bisa harmonisasikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
- Cegah Penyalahgunaan, Kapolres Salatiga Periksa Senjata Api Milik Anggotanya
- Hadiah Juara Indonesia Masters 2023: Jonatan Christie Terima Hampir Rp500 Juta
- Bikin Deg-degan, Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Kian Menguat Jelang Rabu Pon
- Ibaratkan Kepala Daerah Perempuan Kunti, Ganjar Lantik Ita Wali Kota Semarang
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement

Salah Paham, ODGJ Asal Madiun Nyaris Dimassa di Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Klaten Tetap Tolak Jalan Tol Lingkar Luar Solo
- Demo Aremania Ricuh, Polisi: Ada 3 Orang Alami Luka-Luka
- Pendaki asal Madiun Ditemukan Tak Bernyawa di Puncak Gunung Lawu
- Banyak Kantor dan Ruko Kosong Dijual di Jakarta
- Ini Penyebab Kasus Pencucian Uang Tahun 2022 Naik Signifikan
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
- Pengamat: Reshuffle Kabinet Tak Akan Pengaruhi Konstelasi Politik Nasional
Advertisement
Advertisement