Advertisement
Jokowi Lantik Wakil Ketua KPK, Firli: Kapal Kami Lengkap untuk Berantas Korupsi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo resmi melantik Johanis Tanak menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjadi pelengkap organisasi untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
“Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini bapak Presiden (Jokowi) dan DPR yang pada akhirnya lima pimpinan KPK menjadi lengkap untuk menjadi nakhoda kapal dalam menyelamatkan Indonesia dari praktik korupsi,” katanya di Istana Kepresidenan, Jumat (28/10/2022).
Advertisement
Lebih lanjut, Firli mengaku bahagia karena dapat bertemu kawan yang melalui tahap seleksi bersama untuk mengisi kursi KPK.
“Pak Johanis Tanak ini teman seleksi satu sindikat, kami masuk 20 besar, sama-sama FNP, tetapi waktu itu beliau belum beruntung. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan kami dan lima pimpinan ini komposisinya akan saling menguatkan,” katanya.
Baca juga: Mata Kanan Menutup Sendiri Saat Konser, Katy Perry Diduga Alami Gejala Ini
Firli pun menilai sinergi kolaborasi dari lima pimpinan KPK akan makin meningkat. Alasannya adalah dalam komposisi terdapat dirinya yang berlatar belakang Polri dan Johanis Tanak dari Kejaksaan.
Firli meyakini Johanis banyak memahami bagaimana konstruksi suatu perkara yang dibawa dan bisa dihadirkan di peradilan.
“Ketiga, kami punya auditor pak Alexander Marwata, auditor sekaligus hakim tipiokor adhoc. Keempat Nurul Gufron, latar belakang beliau adalah disiplin ilmu hukum pidana. Pernah jadi dekan FH Universitas Jember. Terakhir ada Pak Nawawi. Tinggal kita pastikan apakah perkara konstruksi pasal yang kami hadirkan ini bisa menimbulkan keyakinan pada hakim untuk memutus suatu perkara. Doakan. Kami agar kami bisa bekerja membersihkan negeri ini dari praktik korupsi,” pungkas Firli.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau kami mengatakan melaksnakan peraturan perundang-undangan) yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal yg tidak diinginkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Pemkot Semarang Tegakkan Perda! Buang Sampah Sembarangan Kena Denda Rp50 Juta
- Tersingkir dari Asian Games 2023, Indra Sjafri Beberkan Kelemahan Timnas
- Selain Denny Caknan, Band Humor Owah Gerr Juga akan Manggung di Edutorium UMS
- Cerita Pelaku UMKM Wonogiri Raup Omzet Rp700 Juta Setahun di TikTok Shop
Berita Pilihan
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement

Apiku, Komunitas Bentukan Bawaslu Kulonprogo untuk Pengawasan Pemilu
Advertisement

Di Coober Pedy, Penduduk Tinggal dan Beribadah di Bawah Tanah
Advertisement
Berita Populer
- Pengamat Ekonomi Sebut 3 Hal Ini Jadi Penyebab Harga Beras Sulit Turun
- Pembangunan IKN Hampir 40%, Erick Thohir: BUMN Kebut Proyek
- Johnny Plate Kembali Sebut Nama Jokowi di Sidang BTS, Ada Surat Rahasia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Selain TikTok Shop, Impor Barang Murah Juga Resmi Dilarang
- JK Tolak Usul BNPT Awasi Masjid untuk Cegah Radikalisme, Ini Alasannya
- OJK Sebut Industri Leasing Bisa Masuk Peluang Bursa Karbon
Advertisement
Advertisement