Advertisement
Angka Pengangguran Turun, Benarkah karena APBN?
![Angka Pengangguran Turun, Benarkah karena APBN?](https://img.harianjogja.com/posts/2022/04/24/1099981/pengangguran.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Penurunan tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator efektifnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun terjadi defisit.
Akan tetapi, turunnya tingkat pengangguran di Indonesia sejatinya dinilai belum menjadi cerminan belanja APBN yang baik karena terdapat berbagai faktor lain.
Advertisement
Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fachru Nofrian menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menekan kondisi perekonomian sejak 2020. Salah satu dampaknya, pemerintah harus memperlebar defisit APBN untuk bisa menambah belanja dalam rangka pencegahan pandemi dan pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Pencairan THR Sejumlah ASN Molor hingga Akhir Lebaran, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Dia menilai bahwa belanja pemerintah dan program pemulihan ekonomi harus membawa dampak yang signifikan, karena defisit APBN juga melonjak untuk mengakomodasi hal tersebut. Salah satu indikator yang dapat diperhatikan, menurut Fachru, adalah turunnya tingkat pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Agustus 2021 adalah 9,1 juta orang atau tingkat pengangguran terbukanya 6,49%. Jumlahnya turun dari Agustus 2020 sebanyak 9,8 juta orang (7,07%) tetapi naik dari Februari 2021 sebanyak 8,7 juta orang (9,72%).
"Dampak kepada ekonomi diharapkan unemployment rate mengalami perlambatan, dan memang kalau melihat data ada penurunan. Namun, apakah ini disebabkan oleh defisit pemerintah [APBN] tadi atau hal lain?" ujar Fachru dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan APBN & Warisan Utang Jokowi, Minggu (24/4/2022).
BACA JUGA: Kantor Pos Paling Terpencil di Dunia Buka Lowongan Kerja Hitung Penguin
Dia menjelaskan bahwa selama pandemi, jumlah pengangguran dalam kategori informal bergerak cukup dinamis. Fachru menjelaskan bahwa ketika orang-orang kehilangan pendapatan atau pekerjaan, sebagian di antara mereka langsung beralih misalnya menjadi pengemudi ojek online (ojol).
Menurut Fachru, terdapat banyak jenis pekerjaan yang cenderung tidak memiliki tuntutan kemampuan yang tinggi (unskilled) dan bergantung kepada keinginan orang terkait. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi dirinya, yakni sebenarnya seberapa efektif belanja pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran tersebut.
"Apakah turunnya karena defisit APBN ini, atau ada sektor lain yang cenderung unskilled sehingga unemployment menurun? Ini perlu dikaji," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pelebaran defisit APBN saat ini berkaitan dengan penerbitan utang pemerintah, yang kemudian akan menjadi warisan bagi pemerintahan selanjutnya. Fachru menilai bahwa pemerintah perlu menyusun rencana yang tepat siapa yang mampu dan aktivitas ekonomi apa yang dapat membayar 'warisan' itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
- Air Bersih di IKN Bisa Langsung Diminum Dialirkan dari IPA Sepaku
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182736/img-20240727-wa0003.jpg)
Peringati Hari Kebaya Nasional, Srikandi PLN Turun ke Jalan Malioboro Menyapa Pelanggan
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Korban Tewas Kerusuhan di Bangladesh Mencapai 201 Orang, Sebagian Besar Luka Tembak
- Bolone Mase "Gibran" Dukung Dico di Pilwalkot Semarang
- PBB: Korban Jiwa Dampak Panas Ekstrem Diperkirakan Mencapai 500 Ribu Orang Pertahun
- Museum Song Terus Menambah Keberagaman Wisata di Pacitan
- Kejagung Limpahkan Tersangka Direktur SMIP ke Kejari Pekanbaru dalam Kasus Importasi Gula
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
Advertisement
Advertisement