Advertisement
Menkes Tetapkan 3 Jenis Vaksin Ini jadi Booster, Begini Skenarionya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan akan melaksanakan vaksinasi booster, besok (12/1/2022). Ada tiga jenis vaksin booster yang disiapkan pemerintah.
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa booster tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan sudah divaksinasi lengkap 6 bulan sebelumnya.
Advertisement
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan vaksinasi ini akan diprioritaskan kepada lansia dan kelompok rentan atau imunokompromais.
Dia menjelaskan untuk tahap awal, ada tiga jenis vaksin yang akan dijadikan vaksin booster. Yakni, Pfizer, Moderna dan Astrazeneca.
Berdasarkan ketersediaan vaksin, riset yang dilakukan peneliti dalam maupun luar negeri, serta rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), ada tiga skenario vaksin booster. Kendati demikian, Budi menyampaikan bahwa jenis vaksin yang dipakai kemungkinan bertambah.
Vaksin yang dipakai saat ini, pertama, yakni vaksin dosis satu dan dua (primer) menggunakan Sinovac, booster bisa diberikan setengah dosis vaksin Pfizer. Kedua, primer vaksin Sinovac, diberi booster setengah dosis vaksin AstraZeneca.
"Ketiga, primer AstraZeneca, boosternya setengah dosis Moderna,” ujar Budi dalam konferensi pers, Selasa (11/1/2022).
Ya, pemerintah memutuskan untuk memberi vaksin booster dengan metode heterolog atau jenis vaksin berbeda. Ini sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa booster bisa menggunakan vaksin sejenis atau vaksin berbeda, tentu menyesuaikan kondisi logistik atau ketersediaan vaksin.
BACA JUGA: Akhirnya Mengaku, Terduga Dukun Cabul Kulonprogo Ditangkap Polisi
Lagi pula kata Budi penelitian menunjukkan, vaksin booster dengan kombinasi jenis berbeda menunjukkan peningkatan antibodi relatif sama atau lebih baik dari pada pemberian jenis vaksin yang sama.
“Peneitian juga menunjukkan vaksin booster setengah dosis menunjukkan level peningkatan antibodi relatif sama atau lebih baik dan dampak KIPI (kejadian ikutan pska imunisasi) ringan,” tegas Budi.
Sementara itu, Budi menyampaikan bahwa ketersediaan vaksin di Indonesia cukup untuk vaksin booster. Indonesia memiliki stok vaksin yang berasal dari kontrak pengadaan vaksin tahun lalu namun dikirimkan dan akan tiba awal tahun ini. Selain itu, ada pula tambahan signifikan dari kerja sama vaksin Covax maupun kerja sama bilateral.
“Covax sebelumnya memberikan bantuan 20 persen dari populasi Indonesia, sekarang ditingkatkan 30 persen, kira-kira setara vaksinasi 27 juta orang atau 54 juta dosis vaksin gratis, total tahun lalu dan tahun ini,” jelas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Layak Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement