Advertisement
Puan Maharani Dorong Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Puan Maharani - Antara/Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR mengupayakan agar revisi Undang-Undang Cipta Kerja masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan revisi UU Cipta Kerja harus cepat dilakukan oleh DPR, karena dibatasi tenggat waktu selama dua tahun.
Advertisement
Puan juga memastikan DPR dan Pemerintah tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
"Jadi perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut, agar Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (30/11/2021).
Di sisi lain, Puan juga turut mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri.
Dia menilai bahwa jaminan itu penting karena seluruh substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sepenuhnya tanpa ada satupun pasal yang dibatalkan oleh MK, sampai Undang-Undang tersebut direvisi.
“Kami berharap jaminan ini juga akan menjaga kondusivitas iklim investasi dalam negeri yang mulai berangsur pulih setelah hantaman pandemi Covid-19,” ujar Puan.
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11) menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tekan Emisi, Kilang Pertamina Gandeng Mitra Global Kembangkan WSA
Batas Akhir Hari Ini, 28 Provinsi Wajib Umumkan UMP 2026
Jasa Marga Siap Hadapi Lonjakan Arus Nataru 2025-2026
Mentan: Impor Pangan Ilegal Harus Ditindak Tegas
Advertisement
Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
Musik, Budaya, dan Doa Bersatu di Swara Prambanan 2025
Finlandia Perketat Persyaratan Izin Tinggal Tetap Mulai 2026
Pengamat Apresiasi Langkah Pertamina Hadapi Nataru
Jepang Batasi Pekerja Asing, Target 426 Ribu Mulai 2027
Advertisement
Tol Cipali Tetap Lancar Meskipun Kendaraan ke Cirebon Naik
KB Pascapersalinan Didorong Cegah Stunting dan Turunkan AKI
Brimob Sterilkan Gereja Katedral Jakarta Jelang Natal 2025
Pencairan Dana Desa Tahap II Tetap Sesuai PMK 81 Tahun 2025
BNPB Targetkan Huntara Aceh Selesai Sebelum Ramadan 2026
Advertisement
Trafik Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Naik 27 Persen Jelang Nataru
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- John Herdman Tolak Honduras, Media Sebut PSSI Beri Tawaran Besar
- Atlet Thailand Kecewa, Bonus Medali SEA Games Dipangkas 40 Persen
- BMKG Peringatkan Gelombang Laut hingga 4 Meter
- Empat ABK Kapal Malaysia JJ 330 Dinyatakan Tak Bersalah
- Misi Kemanusiaan Berakhir Tragedi, Pesawat Meksiko Jatuh
- KPPU DIY: Kenaikan Harga Pangan Jelang Nataru Masih Wajar
- Polisi Selidiki Sauna Mewah di Tokyo Usai Tewasnya Pasutri
Advertisement
Advertisement
