Erick Thohir Diminta Evaluasi Langsung Direksi Garuda

Rahmi Yati

Senin, 22 November 2021 - 11:47 WIB

Sunartono

Erick Thohir Diminta Evaluasi Langsung Direksi Garuda

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi Garuda Indonesia (GIAA) saat ini. - Dok. Istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA - Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Sekarga) menilai Menteri BUMN Erick Thohir perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi Garuda Indonesia (GIAA) saat ini.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Sekarga Tomy Tampatty mengatakan evaluasi tersebut perlu dilakukan menyikapi pernyataan Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza yang mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu penyelamatan GIAA dari ancaman kepailitan.

Tomy berpendapat pemerintah ragu karena melihat tidak adanya skema yang jelas dari manajemen termasuk rencana bisnis ke depan.

"Kami berharap Menteri BUMN dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi Garuda Indonesia saat ini, evaluasi ini sangat penting dilakukan demi untuk menjaga kelangsungan Garuda Indonesia," ujarnya, Senin (22/11/2021).

Tomy menyebut Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan juga meminta agar pemerintah mampu bersikap profesional dengan menempatkan SDM yang kompeten di berbagai BUMN seperti Garuda Indonesia, sehingga dapat terus tumbuh dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau politik.

Dia menuturkan, sebelum adanya sorotan dari pimpinan lembaga tinggi negara tersebut, di internal Garuda Indonesia sudah ada kritik dari salah satu Dewan Komisaris pada 2 Juni 2021 yang isinya menyoroti kinerja Direksi yang tidak melakukan beberapa poin penting.

Adapun dia memerinci, poin yang dimaksud antara lain tidak adanya penghematan biaya operasional, tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor, tidak adanya evaluasi/perubahan rute penerbangan yang merugi, dan cash flow manajemen yang tidak dapat dimengerti.

"Kami di internal Garuda Indonesia juga meragukan hal yang sama seperti apa yang diragukan oleh kedua pimpinan lembaga tinggi negara dan salah satu Dewan Komisaris," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia