Advertisement
Belum Ketemu, Harun Masiku Diduga Dilindungi Kekuatan Besar
Harun Masiku - RRI.co.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Genap 650 hari eks calon anggota legislatif (caleg) Harun Masiku hilang tak berbekas seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pimpinan KPU.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibekali kelengkapan alat mutakhir dan undang-undang yang cukup superior tak mampu menangkap politisi kelas teri tersebut.
Advertisement
Malah dalam perjalanannya Harun Masiku kerap diberitakan telah menghilang, berada di luar negeri, bahkan jadi hantu karena ada kabar dia telah meninggal alias dilenyapkan.
Namun demikian, premis itu semua terbantahkan. Apalagi, jika mencermati statemen para petinggi KPK yang memperkirakan Harun Masiku masih hidup dan keberadaannya telah terdeteksi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada kekuatan besar di belakang Harun Masiku. Hal ini lantaran tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) itu tak juga bisa diringkus.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan Harun dilindungi lantaran adanya indikasi pejabat teras sebuah partai politik yang terlibat dalam kasus suap PAW.
"Sederhananya, jika Harun tertangkap, maka besar kemungkinan pejabat teras partai politik tersebut akan turut terseret proses hukum," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (19/10/2021).
Kurnia melanjutkan hambatan lainnya dalam menangkap Harun Masiku adalah rendahnya komitmen Pimpinan KPK.
Menurut dia terdapat sejumlah indikator ihwal rendahnya komitmen tersebut. Misalnya, kata Kirnia, ketika Pimpinan KPK memiliki keinginan untuk memulangkan paksa penyidik perkara tersebut ke instansi asalnya.
"Lalu gagalnya KPK saat ingin menyegel kantor PDIP, dan terakhir pemecatan sejumlah penyelidik dan penyidik yang selama ini menangani perkara tersebut melalui tes wawasan kebangsaan," papar Kurnia.
Menurut Kurnia, Dewan Pengawas harusnya segera memanggil Pimpinan KPK dan Deputi Penindakan untuk menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun.
"Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buronan tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka," kata Kurnia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Sekolah Negeri di Jogja Wajib Terima ABK, Ini Penegasan Pemkot
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Menu MBG Harus Variatif Agar Tak Picu Inflasi
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Naik
- Honda Naik ke Konsesi C MotoGP, Awal Menuju Kategori A
- Sekring ABS Terbalik, Ducati Recall Panigale V2 dan V2 SF
- SSA Siap Laga Malam, Van Gastel: Lapangan Lebih Penting
- Apple Luncurkan iOS 26.2, Hadirkan Fitur Baru iPhone
- James Cameron Jadi Miliarder, Avatar 3 Diprediksi Pecah Rekor
Advertisement
Advertisement



