Advertisement
Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan
Foto satelit memperlihatkan kemacetan dan keramaian di dekat Bandara Kabul, Afghanistan, Senin (16/8/2021) - Antara/Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Konflik politik yang dibarengi dengan krisis ekonomi di Afghanistan membutuhkan campur tangan kekuatan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengusulkan keringanan atau pengecualian sanksi terhadap gerilyawan Taliban yang sekarang mengendalikan pemerintah, untuk meringankan krisis ekonomi di negara itu.
Dia mengatakan ini bukan tentang mengakui Taliban, yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Advertisement
BACA JUGA : 13 Aturan Taliban untuk Perempuan Afghanistan
"Kita akan membutuhkan keringanan untuk mekanisme menyuntikkan uang tunai ke negara itu. Jika ekonomi Afghanistan runtuh, itu akan menjadi bencana bagi rakyat Afghanistan, dan kita akan melihat eksodus besar-besaran," katanya dilansir Bloomberg, Sabtu (18/9/2021).
Sebelumnya, Taliban mencari bantuan kemanusiaan tambahan dari komunitas internasional, tepat setelah PBB mengumpulkan lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk komitmen darurat awal pekan ini. Para pemimpin global berencana untuk membahas Afghanistan di sela-sela acara sidang tahunan PBB.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak virtual pada Rabu pekan depan, yang akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pandemi.
Dia akan meminta para pemimpin dunia untuk secara kolektif menyumbangkan satu miliar vaksin Covid-19 dengan tujuan menginokulasi 70 persen dunia pada tahun depan karena banyak negara berjuang untuk mendapatkan dosis vaksin.
BACA JUGA : Indonesia Berpeluang Jalin Kerja Sama Ekonomi
"Kita perlu memiliki rencana vaksinasi global, yang menyiratkan kapasitas produksi ganda," kata Guterres.
Dia juga mengatakan tidak dapat diduga bahwa di beberapa negara di Afrika kurang dari 2 persen populasi divaksinasi bahkan ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas populasi mereka. "Di mana pun ada kapasitas untuk memproduksi vaksin, vaksin harus diproduksi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bloomberg
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gedung Dibakar Massa, DPRD Kota Kediri Gunakan GNI
KPK Periksa Eks Menag Yaqut dan Ketum Travel Haji Umrah
Polri Bantah Narasi 7 Personel Brimob Penabrak Ojol Adalah Napi
Intelijen TNI Ditangkap Brimob, Begini Respons Wakil Panglima
Advertisement
PDIP Minta Maaf Terkait Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Disorot Publik
Ini Jadwal Sidang Etik 7 Brimob Tabrak Ojol hingga Tewas
Ojol Dikeroyok Demonstran hingga Tewas, Keluarga Tuntut Keadilan
Belasan Personel Dikerahkan Cari Heli Hilang Kontak
Antisipasi Demo Susulan, TNI-Polri Bangun Tenda di Gedung DPR
Advertisement
Kerugian Infrastruktur Akibat Demo di Jakarta Capai Rp55 Miliar
Meutya Hafid Tuding Adanya Aliran Duit ke AKun Medsos Live Demo
Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di Sragen, Klaten, dan Aceh
Prabowo Dinilai Gagal Paham soal Demo, YLBHI Desak Hentikan Represi Aparat
Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Langsung Gelar Salawatan
Advertisement
Aksi Demo di Berbagai Daerah Jadi Momentum Presiden Prabowo untuk Berbenah
Berita Pilihan
Advertisement
Demo Berkepanjangan Bisa Berdampak Buruk ke Pariwisata DIY
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Bahas Kondisi Bangsa
- Presiden Prabowo Ingatkan Adanya Gejala Makar
- Tokoh Publik Diminta Jaga Etika saat Berbicara
- Presiden Prabowo Minta Pimpinan DPR Undang Demonstran untuk Dialog
- Pimpinan Parpol Sepakat Hapus Tunjangan Anggota DPR dan Moratorium Kungker
- Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas
- Gedung Gegana di Jakarta Terbakar, 12 Pemadam Kebakaran Dikerahkan
Advertisement
Advertisement
