Advertisement
Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan
Foto satelit memperlihatkan kemacetan dan keramaian di dekat Bandara Kabul, Afghanistan, Senin (16/8/2021) - Antara/Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Konflik politik yang dibarengi dengan krisis ekonomi di Afghanistan membutuhkan campur tangan kekuatan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengusulkan keringanan atau pengecualian sanksi terhadap gerilyawan Taliban yang sekarang mengendalikan pemerintah, untuk meringankan krisis ekonomi di negara itu.
Dia mengatakan ini bukan tentang mengakui Taliban, yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Advertisement
BACA JUGA : 13 Aturan Taliban untuk Perempuan Afghanistan
"Kita akan membutuhkan keringanan untuk mekanisme menyuntikkan uang tunai ke negara itu. Jika ekonomi Afghanistan runtuh, itu akan menjadi bencana bagi rakyat Afghanistan, dan kita akan melihat eksodus besar-besaran," katanya dilansir Bloomberg, Sabtu (18/9/2021).
Sebelumnya, Taliban mencari bantuan kemanusiaan tambahan dari komunitas internasional, tepat setelah PBB mengumpulkan lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk komitmen darurat awal pekan ini. Para pemimpin global berencana untuk membahas Afghanistan di sela-sela acara sidang tahunan PBB.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak virtual pada Rabu pekan depan, yang akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pandemi.
Dia akan meminta para pemimpin dunia untuk secara kolektif menyumbangkan satu miliar vaksin Covid-19 dengan tujuan menginokulasi 70 persen dunia pada tahun depan karena banyak negara berjuang untuk mendapatkan dosis vaksin.
BACA JUGA : Indonesia Berpeluang Jalin Kerja Sama Ekonomi
"Kita perlu memiliki rencana vaksinasi global, yang menyiratkan kapasitas produksi ganda," kata Guterres.
Dia juga mengatakan tidak dapat diduga bahwa di beberapa negara di Afrika kurang dari 2 persen populasi divaksinasi bahkan ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas populasi mereka. "Di mana pun ada kapasitas untuk memproduksi vaksin, vaksin harus diproduksi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bloomberg
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ipda Rudy Soik Dipecat Usai Bongkar Kasus BBM Ilegal, Polda NTT Membantah
Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Prabowo, Muka Lama Cukup Banyak
Advertisement
Calon Menteri Kabinet Prabowo Akan Jalan Pembekalan di Hambalang Besok
Rombongan Pimpinan MPR RI Pilih Temui Gibran di Restoran
Advertisement
Politikus Golkar Maman Abdurrahman Ditunjuk Prabowo untuk Jabat Menteri UMKM
Gerindra Sebut Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri pada Senin dan Selasa Ini
Sah! DPR Periode 2024-2029 Tambah Komisi Jadi 13
Ma'ruf Amin Resmikan Pembangunan Gedung Universita Syeik Nawawi Banten
Advertisement
Alasan Polda NTT Pecat Rudy Soik Setelah Mengungkap Penyelundupan BBM
Berita Pilihan
- Resmi! Pemerintah Tetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, Ini Jadwalnya
- Gerindra Sebut Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri pada Senin dan Selasa Ini
- Alasan Polda NTT Pecat Rudy Soik Setelah Mengungkap Penyelundupan BBM
- Industri Koran di California Meredup, Google Bakal Gelontorkan Rp1,7 Triliun
- Polisi Tangkap Mantan Caleg Sebarkan Video Asusila
Advertisement
Hujan Deras Angin Kencang: Joglo Warung Soto di Kalasan Ambruk, 3 Orang Terluka
Advertisement
Rekomendasi Tempat Wisata Paling Populer di Thailand, Cek Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Jangan Sampai Terlewat, Berikut Jadwal Tes SKD CPNS
- Siapa Bilang Menyenangkan? Berikut Dampak Negatif Bekerja secara WFH
- Gegara Pesawat Tak Berawak, Adik Kim Jong-un Ultimatum Korea Selatan
- PVMBG Imbau Warga Tidak Masuk Radius 2 Kilometer dari Gunung Raung
- PSSI Bantah Kabar Belum Layangkan Protes Resmi ke AFC
- Anies Baswedan Beri Kuliah Umum Tentang Demokrasi di Universitas Merdeka Madiun
- Gempa Guncang Papua dan Sulut Nyaris Bersamaan
Advertisement
Advertisement
