Advertisement
Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan
Foto satelit memperlihatkan kemacetan dan keramaian di dekat Bandara Kabul, Afghanistan, Senin (16/8/2021) - Antara/Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Konflik politik yang dibarengi dengan krisis ekonomi di Afghanistan membutuhkan campur tangan kekuatan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengusulkan keringanan atau pengecualian sanksi terhadap gerilyawan Taliban yang sekarang mengendalikan pemerintah, untuk meringankan krisis ekonomi di negara itu.
Dia mengatakan ini bukan tentang mengakui Taliban, yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Advertisement
BACA JUGA : 13 Aturan Taliban untuk Perempuan Afghanistan
"Kita akan membutuhkan keringanan untuk mekanisme menyuntikkan uang tunai ke negara itu. Jika ekonomi Afghanistan runtuh, itu akan menjadi bencana bagi rakyat Afghanistan, dan kita akan melihat eksodus besar-besaran," katanya dilansir Bloomberg, Sabtu (18/9/2021).
Sebelumnya, Taliban mencari bantuan kemanusiaan tambahan dari komunitas internasional, tepat setelah PBB mengumpulkan lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk komitmen darurat awal pekan ini. Para pemimpin global berencana untuk membahas Afghanistan di sela-sela acara sidang tahunan PBB.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak virtual pada Rabu pekan depan, yang akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pandemi.
Dia akan meminta para pemimpin dunia untuk secara kolektif menyumbangkan satu miliar vaksin Covid-19 dengan tujuan menginokulasi 70 persen dunia pada tahun depan karena banyak negara berjuang untuk mendapatkan dosis vaksin.
BACA JUGA : Indonesia Berpeluang Jalin Kerja Sama Ekonomi
"Kita perlu memiliki rencana vaksinasi global, yang menyiratkan kapasitas produksi ganda," kata Guterres.
Dia juga mengatakan tidak dapat diduga bahwa di beberapa negara di Afrika kurang dari 2 persen populasi divaksinasi bahkan ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas populasi mereka. "Di mana pun ada kapasitas untuk memproduksi vaksin, vaksin harus diproduksi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bloomberg
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Advertisement
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Masuki Musim Tanam Palawija Saat Kemarau Basah, Petani Kulonprogo Siapkan Parit
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Duta Besar Berlangsung Tertutup hingga Besok
- Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Berbuntut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
- Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
- Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
- Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
- Keberangkatan 29 Calon Pekerja Migran Ilegal Hendak ke Timur Tengah Digagalkan di Bandara Kertajati
- Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Advertisement
Advertisement
