Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan

Reni Lestari

Sabtu, 18 September 2021 - 18:17 WIB

Sunartono

Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan

Foto satelit memperlihatkan kemacetan dan keramaian di dekat Bandara Kabul, Afghanistan, Senin (16/8/2021) - Antara/Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA - Konflik politik yang dibarengi dengan krisis ekonomi di Afghanistan membutuhkan campur tangan kekuatan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengusulkan keringanan atau pengecualian sanksi terhadap gerilyawan Taliban yang sekarang mengendalikan pemerintah, untuk meringankan krisis ekonomi di negara itu.

Dia mengatakan ini bukan tentang mengakui Taliban, yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.

"Kita akan membutuhkan keringanan untuk mekanisme menyuntikkan uang tunai ke negara itu. Jika ekonomi Afghanistan runtuh, itu akan menjadi bencana bagi rakyat Afghanistan, dan kita akan melihat eksodus besar-besaran," katanya dilansir Bloomberg, Sabtu (18/9/2021).

Sebelumnya, Taliban mencari bantuan kemanusiaan tambahan dari komunitas internasional, tepat setelah PBB mengumpulkan lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk komitmen darurat awal pekan ini. Para pemimpin global berencana untuk membahas Afghanistan di sela-sela acara sidang tahunan PBB.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak virtual pada Rabu pekan depan, yang akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pandemi.

Dia akan meminta para pemimpin dunia untuk secara kolektif menyumbangkan satu miliar vaksin Covid-19 dengan tujuan menginokulasi 70 persen dunia pada tahun depan karena banyak negara berjuang untuk mendapatkan dosis vaksin.

"Kita perlu memiliki rencana vaksinasi global, yang menyiratkan kapasitas produksi ganda," kata Guterres.

Dia juga mengatakan tidak dapat diduga bahwa di beberapa negara di Afrika kurang dari 2 persen populasi divaksinasi bahkan ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas populasi mereka. "Di mana pun ada kapasitas untuk memproduksi vaksin, vaksin harus diproduksi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bloomberg