Advertisement
Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan
Foto satelit memperlihatkan kemacetan dan keramaian di dekat Bandara Kabul, Afghanistan, Senin (16/8/2021) - Antara/Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Konflik politik yang dibarengi dengan krisis ekonomi di Afghanistan membutuhkan campur tangan kekuatan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengusulkan keringanan atau pengecualian sanksi terhadap gerilyawan Taliban yang sekarang mengendalikan pemerintah, untuk meringankan krisis ekonomi di negara itu.
Dia mengatakan ini bukan tentang mengakui Taliban, yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Advertisement
BACA JUGA : 13 Aturan Taliban untuk Perempuan Afghanistan
"Kita akan membutuhkan keringanan untuk mekanisme menyuntikkan uang tunai ke negara itu. Jika ekonomi Afghanistan runtuh, itu akan menjadi bencana bagi rakyat Afghanistan, dan kita akan melihat eksodus besar-besaran," katanya dilansir Bloomberg, Sabtu (18/9/2021).
Sebelumnya, Taliban mencari bantuan kemanusiaan tambahan dari komunitas internasional, tepat setelah PBB mengumpulkan lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk komitmen darurat awal pekan ini. Para pemimpin global berencana untuk membahas Afghanistan di sela-sela acara sidang tahunan PBB.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak virtual pada Rabu pekan depan, yang akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pandemi.
Dia akan meminta para pemimpin dunia untuk secara kolektif menyumbangkan satu miliar vaksin Covid-19 dengan tujuan menginokulasi 70 persen dunia pada tahun depan karena banyak negara berjuang untuk mendapatkan dosis vaksin.
BACA JUGA : Indonesia Berpeluang Jalin Kerja Sama Ekonomi
"Kita perlu memiliki rencana vaksinasi global, yang menyiratkan kapasitas produksi ganda," kata Guterres.
Dia juga mengatakan tidak dapat diduga bahwa di beberapa negara di Afrika kurang dari 2 persen populasi divaksinasi bahkan ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas populasi mereka. "Di mana pun ada kapasitas untuk memproduksi vaksin, vaksin harus diproduksi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bloomberg
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tiga Tersangka Korupsi di Sritex Langsung Dijebloskan ke Rutan Salemba
Musim Panas, Pemerintah Kota Tokyo Gratiskan Air Bersih
Situs PeduliLindungi Diblokir Seusai Disusupi Website Promo Judi Online
Advertisement
Alami Luka Serius Akibat Jeratan, Harimau Sumatera Bakal Diamputasi
Suap TKA di Kementerian Tenaga Kerja, KPK Geledah 2 Lokasi
Advertisement
11 Orang Ditetapkan Tersangka Korupsi Pembiayaan Fiktif PT Telkom
Dana Bantuan untuk Parpol Diusulkan Naik
Presiden Prabowo Ancam Pejabat Tak Mau Sederhanakan Regulasi: Akan Saya Copot!
Advertisement
Saypha, Inovasi Filler Estetik Berstandar Eropa Hadir di Indonesia
Berita Pilihan
- Kronologi Kasus Korupsi di Sritex yang Menjerat Iwan Lukminto
- Profil Iwan Kurniawan Lukminto, Dirut Sritex yang Ditangkap Kejagung
- Penyelenggara Sistem Elektronik Diminta Patuhi Peraturan Mengatasi Konten Negatif
- Makin Tegang dengan India, Pakistan Tegaskan Tidak Mau Berkompromi Soal Kemerdekaan
- Kapolri Mutasi 67 Perwira, Tunjuk Dua Kapolda Baru
Advertisement
Kalurahan Banyuraden Wakili Sleman di Lomba Kalurahan/Kelurahan Tingkat DIY
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Prakirakan Sejumlah Kota Besar Dilanda Hujan Ringan hingga Sedang, Termasuk di Jogja
- UNESCO Dukung Restorasi Arsip Pusat Rehabilitasi Disabitas Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
- Lapas Banyuwangi Gagalkan Penyelundupan Narkotika Dalam Lontong
- Mulai 1 Juni 2025, China Berlakukan Bebas Visa untuk 5 Negara di Amerika Selatan
- Kapolri Bakal Periksa Lagi Budi Arie di Kasus Judi Online
- 115 Bidang Lahan untuk Sekolah Rakyat Masih Bermasalah
- Hakim Agung MA Abdul Manaf Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
