Advertisement
Sekjen PBB Usulkan Keringanan Sanksi Taliban di Afghanistan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Konflik politik yang dibarengi dengan krisis ekonomi di Afghanistan membutuhkan campur tangan kekuatan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengusulkan keringanan atau pengecualian sanksi terhadap gerilyawan Taliban yang sekarang mengendalikan pemerintah, untuk meringankan krisis ekonomi di negara itu.
Dia mengatakan ini bukan tentang mengakui Taliban, yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Advertisement
BACA JUGA : 13 Aturan Taliban untuk Perempuan Afghanistan
"Kita akan membutuhkan keringanan untuk mekanisme menyuntikkan uang tunai ke negara itu. Jika ekonomi Afghanistan runtuh, itu akan menjadi bencana bagi rakyat Afghanistan, dan kita akan melihat eksodus besar-besaran," katanya dilansir Bloomberg, Sabtu (18/9/2021).
Sebelumnya, Taliban mencari bantuan kemanusiaan tambahan dari komunitas internasional, tepat setelah PBB mengumpulkan lebih dari US$1,2 miliar dalam bentuk komitmen darurat awal pekan ini. Para pemimpin global berencana untuk membahas Afghanistan di sela-sela acara sidang tahunan PBB.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak virtual pada Rabu pekan depan, yang akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pandemi.
Dia akan meminta para pemimpin dunia untuk secara kolektif menyumbangkan satu miliar vaksin Covid-19 dengan tujuan menginokulasi 70 persen dunia pada tahun depan karena banyak negara berjuang untuk mendapatkan dosis vaksin.
BACA JUGA : Indonesia Berpeluang Jalin Kerja Sama Ekonomi
"Kita perlu memiliki rencana vaksinasi global, yang menyiratkan kapasitas produksi ganda," kata Guterres.
Dia juga mengatakan tidak dapat diduga bahwa di beberapa negara di Afrika kurang dari 2 persen populasi divaksinasi bahkan ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas populasi mereka. "Di mana pun ada kapasitas untuk memproduksi vaksin, vaksin harus diproduksi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bloomberg
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement