Kemiskinan Indonesia Menyusut, BPS Catat Turun 490 Ribu Orang

Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan nasional pada September 2025 mencapai 8,25 persen. Angka ini turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang berada di posisi 8,47 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 490 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2025 yang masih mencapai 23,85 juta orang.

“Secara tren, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

BPS juga mencatat jumlah rumah tangga miskin secara nasional pada periode tersebut sebanyak 4,91 juta rumah tangga.

Amalia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap metode penghitungan kemiskinan yang digunakan BPS. Perhitungan didasarkan pada pendekatan pengeluaran masyarakat yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Pengeluaran dicatat pada level rumah tangga, mulai dari kebutuhan makanan, listrik, sewa rumah, hingga kebutuhan pokok lainnya,” jelasnya.

Adapun garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160. Sementara garis kemiskinan rumah tangga nasional berada di angka Rp3.053.269 per bulan.

Menurut Amalia, perbedaan garis kemiskinan antarwilayah dipengaruhi oleh variasi harga serta pola konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

Dilihat dari sebaran wilayah, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 6,6 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Sementara di perdesaan, angka kemiskinan mencapai 10,72 persen atau turun 0,31 persen poin.

“Penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,” ujarnya.

Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat menurun di kedua wilayah tersebut, menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil.

Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), BPS mencatat penurunan di wilayah perdesaan, sementara di perkotaan relatif stabil.

Kondisi ini mengindikasikan distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskin perdesaan semakin merata.

Meski demikian, konsentrasi penduduk miskin masih terbesar berada di Pulau Jawa. BPS mencatat sebanyak 12,32 juta orang atau sekitar 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional tinggal di wilayah tersebut.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yakni sekitar 880 ribu orang atau setara 3,76 persen dari total nasional.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025, seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Penurunan terdalam tercatat di kawasan Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara