Advertisement
2,9 Juta Masyarakat Indonesia Buta Huruf, Terbanyak di Papua
Warga saat melakukan rapat daring menggunakan layanan Telkomsel di Kota Sorong, Papua Barat, Minggu (29/3/2020). - ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat masih ada 2,9 juta warga Indonesia yang buta huruf pada tahun2020. Papua adalah penyumbang terbesar dan jumlahnya meningkat 1 persen dari tahun sebelumnya
“Tahun lalu persentase dari total penduduk adalah 1,78 persen dan tahun ini 1,71 persen. Ini turun cukup besar,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri pada konferensi pers, Sabtu (4/9/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Penanganan Buta Aksara Dikemas dengan Budaya
Jumeri menjelaskan, bahwa setidaknya ada 10 provinsi yang menyumbang paling tinggi dan di atas rata-rata nasional, yaitu 1,71 persen. Semuanya adalah Papua (22,03 persen), NTB (7,52 persen), Sulbar 4,46 (persen), NTT (persen), Sulsel (persen), Kalbar (persen), , Jatim (persen), Sultra (persen), Jateng (persen), dan Papua Barat (persen).
Dari kelompok umur, mereka yang berada pada usia 44 sampai 59 tahun memiliki persentase buta aksara tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kesenjangannya pun tinggi, yaitu lebih banyak perempuan.
Sedangkan, mereka yang berusia 15-24 tahun juga masih ada yang belum melek huruf. Mereka berada pada persentase 0,22 persen
Untuk mengatasi ini, Jumeri menuturkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus pemerintah. Pertama, adalah berkonsentrasi pada daerah yang buta aksara tinggi.
BACA JUGA : Angka Buta Aksara di Gunungkidul Terus Ditekan
Kedua, pengembangan yang lebih spesifik dan masif. Ketiga, memperluas jejaring dengan berbagai pihak.
“Buta huruf ini merupakan bagian dari hak asasi yang harus dimiliki setiap warga negara kita agar mereka memiliki hak untuk hidup, hak mendapatkan informasi, dan menuntun hidupnya untuk lebih baik lagi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Anies Baswedan Diprediksi Mampu Dongkrak Elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
BRIN Usulkan Pemanfaatan Data Satelit dan Kecerdasan Buatan untuk Penanganan Bencana
Ketua MPR: Presiden Prabowo Disegani Saat Tampil di G20 Paparkan Hilirisasi SDA
Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
Advertisement
Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
Advertisement
Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
Advertisement
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Undangan Memilih Pilkada Gunungkidul Didistribusikan ke 612.421 Warga
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
- Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
