Advertisement
Puan: Angka Kematian Masih Tinggi, PPKM Harus Dievaluasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Tingginya angka kematian perlu dievaluasi sebelum pemerintah menentukan apakah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang atau tidak.
Ketua DPR Puan Maharani mengakui PPKM mulai menunjukkan hasil, kendati belum optimal. Namun angka kematian yang cukup tinggi menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan PPKM yang telah lebih dari sembulan lamanya.
Advertisement
“Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus Covid-19. Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi,” kata Puan dalam keterangan resmi, Senin (23/2021).
Berdasarkan data harian kasus Covid-19, angka kematian pasien masih berada di atas angka seribu orang per harinya meski penambahan kasus cenderung turun. Per 22 Agustus 2021, terdapat 1.030 pasien Covid yang meninggal dunia.
Puan menegaskan, angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah.
“Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Data Kemenkes per Sabtu (21/8) lalu, 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.
“Bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian Covid-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO,” ucap Puan.
Pemerintah juga diharapkan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut sehingga perawatan terhadap pasien Covid-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat, dapat dilakukan secara maksimal.
“Optimalisasi penanganan pasien Covid di rumah sakit mutlak dilakukan. Dan sebisa mungkin untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat. Dengan begitu pasien-pasien Covid berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun,” sebutnya.
BACA JUGA: Beda Jauh! Harta Kekayaan Ganjar Pranowo vs Puan Maharani
Puan pun menyoroti data Satgas Covid-19 pekan lalu mengenai 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan. Sebanyak 9 provinsi itu adalah Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi.
“Harus ada evaluasi mengapa daerah-daerah ini masih mengalami peningkatan kasus, termasuk juga harus ada perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK tersebut menyatakan, upaya testing, tracing dan treatment harus lebih dioptimalkan. Puan mengingatkan, percepatan vaksinasi harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan Covid lainnya.
“Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor. Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai Corona,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Siaran Pers
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement

Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Advertisement