Advertisement
PPKM Level 4: Pemerintah Tambah Uji Coba Pembukaan 230 Mal

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah pusat menambah jumlah pusat perbelanjaan atau mal yang diuji coba pembukaannya selama pemberlakuan PPKM Level 4.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan pemerintah menambah 230 pusat perbelanjaan yang dilakukan uji coba pada periode perpanjangan PPKM Level 4 hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Ada sejumlah unsur penting dalam penerapan uji coba pembukaan mal. Mulai dari kepatuhan pengelola, kedisiplinan pengunjung dalam mematuhi aturan hingga upaya pemerintah untuk memantau dan mengevaluasinya. Selain itu, masyarakat yang sudah divaksin memiliki resiko yang lebih kecil.
Advertisement
BACA JUGA : PPKM Level 4 di DIY Diperpanjang, Ini Aturan Barunya
“Sehingga kami memutuskan melakukan uji coba kedua dengan menambah jumlah mal yang dibuka sebanyak 230, tentu dengan pengawasan ketat, agar ekonomi bisa berjalan. Kami bekerja sama dengan asosiasi untuk memutuskan mana saja yang dibuka,” katanya dalam dialog Penerapan Aturan Baru di Sektor Usaha yang dirilis KPCPEN, Rabu (18/8/2021).
Oke menegaskan penambahan itu berdasarkan evaluasi pada uji coba sebelumnya, pada pekan pertama PPKM Level 4 Jawa Bali, ada sebanyak 138 pusat perbelanjaan yang menerapkan uji coba pembukaan. Melalui aplikasi Peduli Lindungi, diperoleh data jumlah orang yang masuk ke dalam mal. Dari data yang diperoleh maka ada sebanyak 523.000 orang kategori hijau atau yang telah divaksin dua kali, 491.000 orang kategori kuning yaitu baru sekali divaksin, dan sisanya adalah masuk kategori merah sehingga tidak dijinkan masuk .
“Hasil evaluasi kami, pengelola memang cukup ketat menerapkan peraturan sudah berjalan dengan baik. Kepatuhan pengelola mal juga cukup tinggi,” katanya.
BACA JUGA : Mobilitas Warga di Jogja Dinilai Turun 40-50 Persen
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan adanya aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu upaya untuk mencegah masyarakat yang sakit untuk masuk kedalam pusat perbelanjaan. Ia menyambut baik peningkatan pembukaan dari sebelumnya hanya 25%, menjadi kapasitas maksimal 50%.
“Tetapi yang lebih penting memang bukan angka kapasitas yang diberikan, melainkan adanya penyesuaian aturan yang dipermudah. Karena akan meringankan beban masyarakat, tidak hanya pengelola dan tenant pusat perbelanjaan, melainkan juga unit-unit usaha kecil di sekitarnya. Sampai saat ini pusat perbelanjaan belum pernah menjadi klaster penyebaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Mutasi Pejabat Utama Polda DIY: dari Dirreskrimsus, Irwasda dan Kapolresta Jogja
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement