Advertisement
Terbitkan Aturan Anyar, Kemenaker Beri Kesempatan Perusahaan Sesuaikan Upah Pekerja

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Kepmenaker No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19. Beleid tersebut mencakup penyesuaian upah pekerja oleh perusahaan yang terdampak secara finansial.
Aturan yang ditetapkan pada 13 Agustus 2021 tersebut, mengatur pengusaha yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja karena terdampak Covid-19, dapat melakukan penyesuaian upah yang didasarkan kepada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Advertisement
“[Kesepakatan] dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja dan kelangsungan berusaha. Ketentuan ini, berlaku juga bagi perusahaan yang melaksanakan kerja shift," tulis Kepmenaker No. 104/2021 seperti dikutip Bisnis, Minggu (15/8/2021).
Untuk pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu, maka pengusaha mendapatkan dua opsi. Pertama, tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja. Kedua, mengikuti pelaksanaan upah pekerja yang dirumahkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Bagi perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah. Kesepakatan itu dilakukan dengan ketentuan, tetap ada upah yang dibayarkan pada bulan tersebut.
Penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan merupakan hasil dialog antara pekerja dan pengusaha yang dilakukan secara musyawarah dengan landasan kekeluargaan, transparansi, serta itikad baik.
Adapun, kesepakatan penyesuaian upah yang dibuat secara tertulis memuat besaran upah; cara pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap; dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.
Pengusaha diatur untuk menyampaikan hasil kesepakatan tertulis kepada pekerja dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara daring.
Pelaporan dimaksudkan untuk keperluan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum atas kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja.
Perlu diketahui, beleid itu juga membuat pengecualian dalam hal penyesuaian besaran upah sebagai dasar penghitungan hak lainnya. hak jaminan sosial, hak atas akibat pemutusan hubungan kerja, dan hak lainnya yang dapat diperhitungkan dengan upah, menggunakan nilai upah sebelum penyesuaian berdasarkan kesepakatan.
Sebagai informasi, derdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.
Dengan struktur tenaga kerja meliputi; pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang; bukan angkatan kerja 650.000 orang; sementara tidak bekerja 1,11 juta orang; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 15,72 juta orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Bagus Adi Prayogo, Korban Meninggal Kapal Tenggelam KKN-PPM UGM Dikenal Sosok Mahasiswa Berprestasi dan Peduli Lingkungan
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement