Advertisement
Anak Akidi Tio Tidak Ditangkap, Ini Penjelasan Polisi Soal Kasus Sumbangan Rp2 Triliun
Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menerima bantuan penanganan Covid-19 secara simbolis dari keluarga Akidi Tio di Mapolda Sumsel, Palembang, Senin (26/7/2021). Dokumentasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatra Selatan memaparkan perkembangan terkini kasus sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari keluarga almarhum Akidi Tio, pengusaha asal Aceh.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Direksrimum) Polda Sumsel, Kombes Hisar Siallagan, pada jumpa pers di Polda Sumsel, Senin (2/8/2021) menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penangkapan terhadap Hariati, anak Akidi Tio, yang pemberi sumbangan senilai Rp2 triliun.
Advertisement
“Ini bukan penangkapan. Kami masih melakukan pendalaman, sampai dapat gambaran jelas tentang motif, dana, maupun latar belakangnya. Itu masih jauh,” katanya.
Baca juga: Sumbangan Rp2 Triliun dari Akidi Tio Bikin Gaduh, Tersangka Bisa Dipenjara 10 Tahun
Hisar mengatakan pihaknya meminta waktu kepada masyarakat terkait perkembangan dana sumbangan Rp2 triliun tersebut.
“Kami mengerti masyarakat butuh kepastian cepat, kami mohon dukungan dan kesabarannya dari masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi menambahkan pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap Hariati, melainkan mengundang keluarga Alm. Akidi Tio tersebut untuk ke Mapolda Sumsel.
Baca juga: Anak Akidi Tio Diperiksa Polisi, Sumbangan Rp2 Triliun Covid-19 Hoaks?
“Kami tidak tangkap ibu Hariati, kami undang ke Polda untuk beri klarifikasi karena rencananya uang Rp2 triliun yang dalam bentuk bilyet giro dicairkan hari ini,” katanya.
Namun demikian, hingga pukul 14.00 WIB, bilyet giro di Bank Mandiri tersebut belum bisa dicairkan lantaran adanya masalah teknis.
Supriadi menambahkan status Hariati pun saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, sebelumnya, Dirintel Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro mengemukakan bahwa Polda Sumsel telah mengamankan tersangka berinisial H atas kasus sumbangan Rp2 triliun.
“Yang berhak memberikan pernyataan terhadap [sumbangan Rp2 triliun] dari Polda Sumsel hanya dua, yakni Kapolda dan Kabid Humas,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Polda Sumsel masih melakukan pemeriksaan terhadap Hariati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
