Advertisement
Menteri Bahlil Siapkan Regulasi Harga Pokok Minimum Timah
Menteri Bahlil Lahadalia siapkan Harga Pokok Minimum timah untuk menjaga harga rakyat dan dorong pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. - Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, PANGKALPINANG—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, akan segera menerbitkan Harga Pokok Minimum (HPM) untuk timah, langkah ini diharapkan menjaga harga bijih timah rakyat sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bahlil menyampaikan hal tersebut usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, di Pangkalpinang, Minggu. Ia menekankan bahwa Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya alam bijih timah yang luar biasa, sehingga diperlukan regulasi dan penataan penambangan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
“Regulasi HPM untuk timah ini bertujuan menjaga harga bijih timah rakyat. Tujuannya agar pengusaha berkembang dengan baik, tetapi masyarakat penambang juga sejahtera. Jangan sampai pengusahanya baik, tapi rakyatnya tidak, karena itu tidak boleh,” tegas Bahlil.
Dalam mempercepat penerbitan regulasi HPM ini, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI. Bahlil menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, agar HPM timah segera diberlakukan.
BACA JUGA
“Agar harga timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini,” jelasnya.
Menurut Bahlil, investasi di sektor timah harus berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Investasi ini harus tumbuh bersama rakyat. Jika investasi meningkat, ekonomi masyarakat juga harus ikut tumbuh,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
Advertisement
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Advertisement
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
Advertisement
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Kemantren Gondomanan Jogja Awasi Bank Sampah Anorganik, Ini Tujuannya
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Tradisi Nyadran Dongkrak Harga Ayam Ras di Jogja
- Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
- Diskon 100 Persen PPN Tiket Pesawat Berlaku Maret 2026
- WHO Rilis Data, Perhimpunan Dokter Paru Ingatkan Infeksi Paru Berat
- Hoaks Ridwan Kamil Sebut Jokowi Terima Uang BJB
- Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
- Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Advertisement
Advertisement
