Kementerian LH Libatkan Ahli untuk Mitigasi Longsor Cisarua

Harianjogja.com, BANDUNG — Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengambil langkah cepat menangani dampak tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan menurunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan kawasan terdampak.

Pelibatan para pakar ini ditujukan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara terstruktur dan berbasis kajian ilmiah, bukan sekadar perkiraan. Hasil analisis nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan pemulihan lingkungan sekaligus mitigasi bencana jangka panjang di wilayah tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pendekatan saintifik menjadi kunci dalam menentukan langkah lanjutan pascalongsor. Ia mencontohkan metode serupa yang sebelumnya diterapkan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera.

"Kami menurunkan tim ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera karena kalau bicara lingkungan ini harus saintis, tidak bisa main kira-kira guna menentukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut," katanya saat memberikan keterangan di Bandung, Minggu (25/1/2026).

Menurut Hanif, kajian yang dilakukan tidak hanya memotret kerusakan fisik akibat longsor, tetapi juga menyentuh aspek ekologis secara menyeluruh. Tim ahli akan menelaah stabilitas tanah, kondisi vegetasi, serta memetakan potensi risiko bencana lanjutan yang berpeluang mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Ia juga menyoroti dampak urbanisasi yang kian masif di kawasan perkotaan, yang berimbas pada perubahan tata guna lahan di wilayah perbukitan. Pergeseran pola konsumsi masyarakat, menurut Hanif, mendorong ekspansi pertanian ke daerah pegunungan dengan komoditas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter ekosistem lokal.

"Sebenarnya ini aspek dari urbanisasi yang cukup masif di kota-kota sehingga membawa perubahan pola makan yang bukan kebiasaan kita, seperti kentang, kol, paprika, itu semua di daerah subtropis," ujarnya.

Hanif menjelaskan, tanaman-tanaman tersebut umumnya tumbuh optimal pada ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memicu pembukaan lahan di kawasan pegunungan yang sejatinya memiliki karakter lingkungan berbeda dengan daerah subtropis.

“Kita sebenarnya karakternya tidak seperti itu. Tahun 2025 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan membuka lahan pertanian seperti ini,” jelasnya.

Untuk memastikan hasil kajian berjalan komprehensif, Kementerian LH akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bawah koordinasi bupati setempat. Kerja sama ini juga melibatkan akademisi serta lembaga riset agar rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan aplikatif.

“Kita akan melakukan pendalaman sangat detil terhadap landscape ini, dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Kami mungkin perlu waktu 1–2 minggu untuk menyelesaikan kajian detil bersama para ahli dari akademisi, dari badan riset dan lain-lain,” pungkas Hanif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara