Advertisement
Jadi Makelar Kasus, Polisi Penyidik KPK Robin Pattuju Diberhentikan Tidak Hormat
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberhentikan dengan tidak hormat Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) karena terbukti melanggar kode etik.
"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam persidangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK Jakarta, Senin (31/5/2021).
Advertisement
Tumpak menyatakan Stepanus bersalah melanggar kode etik. Pertama, berhubungan dengan pihak-pihak/orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani oleh KPK.
BACA JUGA: Indonesia sedang Kembangkan Kawasan Industri Hijau Terbesar di Dunia
Kedua, menyalahgunakan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut.
Ketiga, menunjukkan identitas, yaitu kartu identitas (id card) sebagai Penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan.
"Itu pelanggaran kode etiknya, semuanya oleh majelis dinyatakan terbukti sesuai dengan pedoman perilaku kode etik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c," ucap Tumpak.
Adapun hal yang memberatkan, Stepanus dinilai telah menikmati hasil perbuatannya berupa uang Rp1,6 miliar.
"Hal yang memberatkan terperiksa telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp1.697.500.000. Terperiksa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho
Sementara hal yang meringankan terhadap Stepanus tidak ada.
Diketahui, selain penanganan tindak pidananya, KPK juga melaporkan Stepanus kepada Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik.
KPK telah menetapkan Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gajah Liar Mengamuk di Khao Yai Thailand, Turis Lansia Tewas Terinjak
Polusi Sungai Yamuna Picu Krisis Air Bersih Berkepanjangan di India
BGN Ancam Hentikan SPPG Penyebab Keracunan
KPK Telusuri Setoran Calon Perangkat Desa Pati
Advertisement
Prabowo Sentil Bos BUMN Lama Terkait Aset, Bisa Diproses Hukum
WHO Ungkap Detail Kasus Virus Nipah di India
Urusi Atap Rumah, Prabowo Ingin Dua Tahun Indonesia Bebas Seng
Istana Tegaskan Pertemuan Prabowo demi Rakyat
Saudi Tegaskan Pilih Jalur Damai, Bantah Dorong AS Serang Iran
Advertisement
Pemerintah Siapkan Dialog dengan MUI soal Keanggotaan Indonesia di BoP
DPR Minta Investigasi Dugaan Gas Kimia di Terminal Merak
Prabowo Evaluasi Setahun Pemerintahan di Rakornas Pusat-Daerah 2026
Gelombang Dingin Ekstrem Tewaskan Puluhan Orang di Polandia
Polri Lacak Jejak Riza Chalid di Negara Anggota Interpol
Advertisement
Korban Kapal Feri Tenggelam di Filipina Bertambah Jadi 40 Orang
Berita Pilihan
Advertisement
BTT Bencana Bantul 2026 Rp5 Miliar, Hingga Februari Belum Terserap
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata Gaza
- Aturan Lembur dan Cara Hitung Upah Resmi Menurut PP 35 Tahun 2021
- Delapan Tim Lolos Perempat Final Piala Asia Futsal 2026
- OJK Siapkan 8 Aksi Reformasi Pasar Modal Nasional
- Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 2 Februari 2026, Tarif Rp8.000
- KM Maligano Star Tenggelam di Perairan Muna, 28 Penumpang Selamat
- Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 2 Februari 2026, Tarif Tetap Rp8.000
Advertisement
Advertisement
