Garuda Indonesia Terseok, Begini 4 Opsi Penyelamatan Berikut Risikonya

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menjelaskan ada empat pilihan atau opsi yang bisa diambil sebagai langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan berdasarkan hasil benchmarking dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain, terdapat empat opsi yang dapat diambil untuk Garuda saat ini. Opsi pertama adalah terus mendukung Garuda.

"Pemerintah harus memberikan suntikan ekuitas atau pemberian pinjaman. Jika hal ini dilakukan yang bakal menjadi catatan adalah berisiko meninggalkan Garuda dengan warisan hutang yang besar yang akan membuat situasi menantang pada masa mendatang," kata Jodi, Kamis (27/5/2021).

Dia menambahkan langkah yang serupa telah dilakukan oleh pemerintah setempat kepada Singapore Airlines, Cathay Pacific, dan Air China.

Kedua, lanjutnya, menggunakan hukum perlindungan kepailitan untuk merekstrukturisasi Garuda. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan proses kepailitan secara legal untuk merekstrukturisasi kewajiban terkait dengan sewa, hutang, dan kontrak kerja.

Opsi yurisdiksi yang bisa digunakan adalah U.S. Chapter 11, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan yurisdikasi lainnya. Kondisi ini seperti yang terjadi kepada Malaysia Airlines dan Thai Airways.

Namun, menurutnya, yang perlu menjadi perhatian apabila langkah ini diambil adalah belum jelasnya apakah UU Kepailitan Indonesia mengizinkan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bisa berhasil memperbaiki sebagian masalah terkait utang dan sewa tetapi tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya.

Ketiga, katanya, merekstrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Lewat cara ini Garuda dibiarkan merestrukturisasi dan pada saat yang bersamaan mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi maskapai nasional di pasar domestik.

Langkah ini seperti yang sudah ditempuh sebelumnya oleh Swissair. Cara ini perlu dieksplorasi lebih jauh sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki maskapai nasional. Estimasi modal yang diperlukan pun mencapai US$1,2 miliar.

Opsi terakhir adalah Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk mengisi kekosongannya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Malev Hungarian Airlines dan Varig Brazil. Resikonya, Indonesia tak lagi memiliki national flag carrier.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com