Advertisement
Densus Borgol & Tutup Mata Munarman, Kabag Penum Polri: Kok Pada Ribut?
Munarman tiba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa malam (27/4/2021) dengan dikawal oleh petugas kepolisian. - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Polri membeberkan alasan Tim Densus 88 Antiteror Polri menutup mata dan memborgol tangan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman saat ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadhan menungkapkan bahwa alasan Munarman ditutup matanya dengan kain berwarna hitam saat digiring ke Polda Metro Jaya yaitu untuk mengikuti standar internasional dalam menangkap pelaku tindak pidana terorisme.
Advertisement
BACA JUGA : Tiba di Mabes Polri, Mata Munarman Ditutup Tangan Diborgol
"Ya itu kan standar internasional penangkapan tersangka teroris, ya harus seperti itu," kata Ramadhan, Rabu (28/4/2021).
Sementara itu, kata Ramadhan, alasan Tim Densus 88 Antiteror juga memborgol tangan Munarman, karena di mata hukum semua orang sama, tidak ada yang berbeda.
"Jadi dalam hukum itu ada asas persamaan di muka hukum, semua pelaku teror juga ditutup matanya," ujarnya.
Ramadhan mengaku heran dengan masyarakat yang mempertanyakan Tim Densus 88 Antiteror menutup mata dan memborgol tangan Munarman saat ditangkap.
"Kenapa begitu yang ditangkap Munarman ini kok pada ribut? Kan semua orang perlakuannya sama di mata hukum," kata Ramadhan.
BACA JUGA : 20 Pengacara Akan Dampingi Munarman
Sementara itu, tim kuasa hukum Munarman menyoroti penangkapan Munarman. Eks Sekretaris Umum FPI itu juga diseret dan ditutup matanya saat tiba di Polda Metro Jaya.
Perwakilan dari tim kuasa hukum Munarman, Hariadi Nasution menyatakan bahwa kliennya ditangkap dengan cara diseret paksa di kediamannya dan ditutup matanya saat turun dari mobil.
"Penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia," kata Hariadi dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Distribusi Beras SPHP Sudah Mencapai 400 Ribu Ton
Menteri PU Cek Bangunan DPRD Kediri Dibakar Massa
Filipina, Jepang dan AS Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan
Kemlu RI Fasilitasi Pemulangan 17 WNI di Nepal
Advertisement
Mabes TNI Dalami Pemberi Perintah Kopda FH Bunuh Kacab Bank BUMN
Resmi! ATR/BPN Hentikan Sementara Izin Alih Fungsi Lahan Sawah
Bulog Jamin Beras SPHP Mutunya Tak Berkurang
Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI untuk Jaminan Halal Menu MBG
Waspada Gelombang Tinggi Samudra Hindia 15-17 September
Advertisement
Belum Tetapkan Tersangka, KPK Dalami SK Kuota Haji Era Menaq Yaqut
Kronologi Kecelakaan Bus di Lereng Gunung Bromo Tewaskan 8 Orang
Israel Menyerang, 350.000 Penduduk Gaza Terpaksa Mengungsi
Kecelakaan di Bromo, 8 Karyawan RSBS Jember Meninggal Dunia
Purbaya Klaim Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank Akan Kerek Penerimaan Pajak
Advertisement
Polisi Selidiki Ledakan Tabung Gas di Jakarta Utara
Berita Pilihan
Advertisement
425 Angkatan Kerja Disabilitas Kulonprogo Mayoritas Berwirausaha
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kesalahpahaman Ferry Irwandi dengan TNI Berakhir Damai
- Evakuasi WNI dari Nepal Terus Berlanjut, 57 Orang Sudah Dipulangkan
- Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
- GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
- Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
- Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
- Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Advertisement
Advertisement
