Advertisement
Anies Sebut PPKM Tidak Berkaitan Dengan Kenaikan Kasus Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang signifkan belakangan ini bukan karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif. Melainkan, pola perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.
Pendapat Anies itu bertolak belakang dari pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai kebijakan PPKM tidak efektif untuk menekan laju pertumbuhan kasus konfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat sebulan terakhir.
Advertisement
BACA JUGA : Dokter Tirta Ingatkan Pemerintah, PPKM Bisa Pukul Pelaku
“Jadi, menurut saya potensi penularan itu bukan dikaitkan dengan PPKM, tapi terkaitnya pada perilaku,” kata Anies di Polda Metro Jaya pada Rabu (10/2/2021).
Sekalipun ada PPKM, Anies menggarisbawahi, kasus konfirmasi positif Covid-19 bakal tetap meningkat ketika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan.
“Walaupun kita ada PPKM, tapi kalau orang liburan pada naik mobil ya repot karena itu kan nggak diatur,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
BACA JUGA : Anies Tolak Hadiri Acara 'Anies For President 2024
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Esensi dari PPKM ini membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Belakangan, pemerintah pusat memilih pendekatan berbasis mikro dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ini Komitmen Budiman Sudjatmiko
- Kementerian Agama di Bawah Presiden Prabowo Kini Tidak Lagi Mengelola Jemaah Haji
- Prabowo Lantik Tujuh Penasehat Khusus Presiden, Ada Wiranto, Luhut, Terawan hingga Dudung Abudrachman
- Berikut Tujuh Utusan Khusus Presiden yang Dilantik Prabowo, Hari Ini
- Profil Romo HR Muhammad Syafii, Politisi Gerindra yang Dilantik Menjadi Wakil Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran
Advertisement
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Baru Mencapai 23%
Advertisement
Menengok Lagi Kisah Ribuan Prajurit Terakota Penjaga Makam Raja di Xian China
Advertisement
Berita Populer
- Profil Veronika Tan, Wamen PPPA di Kabinet Prabowo
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Kaji Ulang Kurikulum Merdeka, UN hingga PPDB
- Layangkan Surat ke PBB, Iran Tuding Amerika Serikat Terlibat Rencana Serangan Israel ke Negaranya
- Kemenkominfo Berubah Menjadi Kemenkomdigi, Meutya: Percepat Transformasi Digital
- Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Palestina Tiba di Yordania
- Profil Romo HR Muhammad Syafii, Politisi Gerindra yang Dilantik Menjadi Wakil Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran
- Hari Ini, Prabowo Melantik Utusan Khusus Presiden, hingga Staf Khusus Presiden, Berikut Nama-namanya
Advertisement
Advertisement