Advertisement
Anies Sebut PPKM Tidak Berkaitan Dengan Kenaikan Kasus Covid-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi kata sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara pada Selasa (9/2/2021). JIBI - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang signifkan belakangan ini bukan karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif. Melainkan, pola perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.
Pendapat Anies itu bertolak belakang dari pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai kebijakan PPKM tidak efektif untuk menekan laju pertumbuhan kasus konfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat sebulan terakhir.
Advertisement
BACA JUGA : Dokter Tirta Ingatkan Pemerintah, PPKM Bisa Pukul Pelaku
“Jadi, menurut saya potensi penularan itu bukan dikaitkan dengan PPKM, tapi terkaitnya pada perilaku,” kata Anies di Polda Metro Jaya pada Rabu (10/2/2021).
Sekalipun ada PPKM, Anies menggarisbawahi, kasus konfirmasi positif Covid-19 bakal tetap meningkat ketika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan.
“Walaupun kita ada PPKM, tapi kalau orang liburan pada naik mobil ya repot karena itu kan nggak diatur,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
BACA JUGA : Anies Tolak Hadiri Acara 'Anies For President 2024
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Esensi dari PPKM ini membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Belakangan, pemerintah pusat memilih pendekatan berbasis mikro dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
