Anies Sebut PPKM Tidak Berkaitan Dengan Kenaikan Kasus Covid-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi kata sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara pada Selasa (9/2/2021). JIBI - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang signifkan belakangan ini bukan karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif. Melainkan, pola perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.
Pendapat Anies itu bertolak belakang dari pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai kebijakan PPKM tidak efektif untuk menekan laju pertumbuhan kasus konfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat sebulan terakhir.
BACA JUGA : Dokter Tirta Ingatkan Pemerintah, PPKM Bisa Pukul Pelaku
“Jadi, menurut saya potensi penularan itu bukan dikaitkan dengan PPKM, tapi terkaitnya pada perilaku,” kata Anies di Polda Metro Jaya pada Rabu (10/2/2021).
Sekalipun ada PPKM, Anies menggarisbawahi, kasus konfirmasi positif Covid-19 bakal tetap meningkat ketika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan.
“Walaupun kita ada PPKM, tapi kalau orang liburan pada naik mobil ya repot karena itu kan nggak diatur,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
BACA JUGA : Anies Tolak Hadiri Acara 'Anies For President 2024
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Esensi dari PPKM ini membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Belakangan, pemerintah pusat memilih pendekatan berbasis mikro dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan Covid-19.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
