Advertisement
Anies Sebut PPKM Tidak Berkaitan Dengan Kenaikan Kasus Covid-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi kata sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara pada Selasa (9/2/2021). JIBI - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang signifkan belakangan ini bukan karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif. Melainkan, pola perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.
Pendapat Anies itu bertolak belakang dari pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai kebijakan PPKM tidak efektif untuk menekan laju pertumbuhan kasus konfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat sebulan terakhir.
Advertisement
BACA JUGA : Dokter Tirta Ingatkan Pemerintah, PPKM Bisa Pukul Pelaku
“Jadi, menurut saya potensi penularan itu bukan dikaitkan dengan PPKM, tapi terkaitnya pada perilaku,” kata Anies di Polda Metro Jaya pada Rabu (10/2/2021).
Sekalipun ada PPKM, Anies menggarisbawahi, kasus konfirmasi positif Covid-19 bakal tetap meningkat ketika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan.
“Walaupun kita ada PPKM, tapi kalau orang liburan pada naik mobil ya repot karena itu kan nggak diatur,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
BACA JUGA : Anies Tolak Hadiri Acara 'Anies For President 2024
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Esensi dari PPKM ini membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Belakangan, pemerintah pusat memilih pendekatan berbasis mikro dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
