Advertisement
Anies Tolak Hadiri Acara 'Anies For President 2024'
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menolak undangan acara "Anies For President 2024" yang diselenggarakan oleh Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI). Acara tersebut untuk mendeklarasikan Anies maju menjadi calon presiden 2024.
"Pak Anies belum mau, karena urus Jakarta Raya, dan saya denger langsung bertemu gubernur, saya langsung kontak beliau dan bicara di Hotel Bidakara di pernikahan anak Haji Lulung," ujar Ketua GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Advertisement
Syarief bersikeras isi undangan deklarasi yang dia gelar, masih sesuai dengan konteks acara, yang diharapkannya untuk mengawal kinerja Anies dan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatan usai.
Padahal, acara yang digelar secara resmi pada saat itu adalah pelantikan dan peresmian sekretariat Brigade GPMI yang terletak di Jalan Inspeksi Kali Mookevat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Namun saat meresmikan bangunan sekretariat GPMI, Syarief menyebut bangunan tersebut ditujukan untuk mengantar Anies menjadi presiden. "Kita mengantarkan tempat berzikir ini, untuk mengantarkan Anies menjadi presiden," ujar dia.
Sementara itu, Syarief mengatakan perkumpulan kali ini sebagai persiapan membangun dukungan massa untuk Anies, yang disebutnya sebagai daulat rakyat.
Pada sambutannya, ia mengaku tidak akan menggelar deklarasi menjadikan Anies sebagai presiden.
Syarief juga sempat menyinggung soal undang-undang. Tanpa menyebutkan rinci undang-undangnya, ia menganggap deklarasi sebelum pemilu dapat menyeret Anies ke dalam isu pemecatan. "Jadi enggak boleh ada deklarasi pejabat, enggak boleh saya tahu, ini bisa dicopot Pak Anies nanti karena ada undang-undangnya," ujar Syarief.
Namun nantinya, dukungan GPMI secara resmi untuk deklarasi dukungan Anies menjadi calon presiden 2024 akan digelar di lokasi berbeda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
