Advertisement
Pembahasan Revisi UU Pemilu Akhirnya Ditunda
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung. - Ist/Youtube DPR RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya ditunda. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pimpinan partai politik, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU Pemilu.
"Ada dikusi-diskusi yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan Partai Politik kami. Sehingga pada akhirnya kemudian sampai pada suatu kesimpulan kami akan menunda pembahasan revisi UU Pemilu," kata Doli, dalam sebuah diskusi secara virtual, Senin (8/2/2021).
Advertisement
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa menyebut DPR dan pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan dalam pembahasan Undang-Undang.
Baca juga: Tekan Covid-19, Polres Magelang Buka Kios Masker Gratis di Borobudur
"DPR dan pemerintah ini harus sama, maka ada inisiatif DPR dan ada inisiatif pemerintah. Inisiatif pemerintah kalau DPR nggak, ya tentu nggak jalan. Sama sebaliknya inisiatif DPR kalau pemerintahnya nggak tentu ini nggak jalan," kata Saan.
Saan menuturkan di dalam dinamika pembahasan revisi UU Pemilu ada berbagai pertimbangan, akhirnya sepakat tidak melakukan pembahasan terlebih dahulu.
"Melihat kondisi bangsa saat ini, mungkin ada hal-hal yang mendesak dan ditangani bersama-sama. Kedua juga tentu sebagai partai pendukung pemerintah menjaga soliditas koalisi itu menjadi bagian penting juga dalam konteks perjalanan pemerintahan," ujarnya.
Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 Akui PPKM Belum Signifikan Tekan Kasus Covid-19
Selain itu, kata Saan, pihaknya tak ingin memiliki pandangan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah. Kendati demikian, ia berharap pimpinan parpol dengan pemerintah bisa berdiskusi terkait pertimbangan baru.
"Penundaan ini untuk sementara. Mudah-mudahan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. tapi untuk saat ini kami mengikuti hasil keputusan pimpinan partai kami," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
Advertisement
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Advertisement
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Badai Kencang Robohkan Replika Patung Liberty di Brasil
Pramono Pastikan Pedagang Kramat Jati Tetap Berjualan
Advertisement
Trump Gugat BBC US$5 Miliar, Tuduh Edit Pidato Soal Capitol
Berita Pilihan
Advertisement
55 Tahun Festival Sendratari, Seni Budaya DIY Terus Menyala
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Pemda DIY Gelar Catur Sagatra, Soroti Keseimbangan Hidup
- Dirjen Minerba: Hilirisasi SDA Bagian Bela Negara
- Kunjungan Anak ke Vredeburg Naik, Fasilitas Bermain Direvitalisasi
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Selasa 16 Desember 2025
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Selasa 16 Desember 2025, Ini Lokasinya
- BMKG Pasang 10 Ribu Detektor, 40 Ribu Gempa Terjadi Sepanjang 2025
- Jadwal DAMRI Jogja-YIA Selasa 16 Desember 2025, Tarif Rp80 Ribu
Advertisement
Advertisement
