Advertisement
Jubir Satgas Covid-19 Akui PPKM Belum Signifikan Tekan Kasus Covid-19
Petugas Satpol PP Kota Semarang menutup tempat usaha yang melanggar ketentuan PPKM, Rabu (13/1/2021)./JIBI - Bisnis.com/Muhammad Faisal Nur Ikhsan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum banyak memberikan dampak terhadap angka penularan Covid-19.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah kasus cenderung meningkat mulai dari akhir 2020 sampai Januari 2021.
Advertisement
Adapun, tujuan PPKM adalah menurunkan laju penularan Covid-19, agar kasusnya bisa terkendali.
Menurut Wiku, peningkatan kasus Covid-19 pada awal tahun 2021 disebabkan beberapa hal, seperti saat libur akhir tahun aktivitas masyarakat cukup tinggi, dan terjadi penularan di antara mereka.
Selain itu, ada beberapa daerah seperti di Jawa Barat, yang kasus lama Covid-19 belum tercatat, sehingga dicatat pada Januari.
Penggabungan itu membuat angka keseluruhan kasus Covid-19 tinggi, di samping penularan memang sedang tinggi.
“PPKM ini dilakukan sudah dua tahap belum menunjukkan hasil yang besar. Tapi, terjadi perbaikan, itu benar. Salah satunya terlihat pada keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Saat PPKM terjadi penurunan keterisian tempat tidur. Selain ada pengurangan, di sisi lain kapasitasnya mulai ditambah,” ujarnya pada konferensi pers virtual, Senin (8/2/2021).
Namun, dari jumlah kasus positif Covid-19, meski mulai melandai, penurunannya tidak besar.
Hal ini juga dibenarkan oleh Juru Bicara Kemenkes untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi, bahwa dampak PPKM baru bisa dirasakan dalam 4-5 hari belakangan.
Namun, untuk jumlah kasus kematian cukup berdampak, dari 200-350 per hari, sekarang sudah di kisaran 150-an.
“Tapi, kalau melihat secara umum jumlah kasus positif belum terlihat secara signifikan penurunannya,” ujarnya.
Wiku menegaskan, selain upaya pemerintah, masyarakat juga diminta tidak lelah mematuhi protokol kesehatan.
“Kami harus memastikan PPKM lebih ditegakkan terutama kedisiplinan masyarakat untuk protokol kesehatan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
