Advertisement
Demokrat Minta Jokowi Tak Cuci Tangan Terkait Kudeta
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik. - Twitter @RachlanNashidik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak boleh cuci tangan.
Dia menegaskan hal itu terkait isu kudeta atau pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kabar kudeta kepemimpinan AHY ini diduga melibatkan Kepala Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Advertisement
BACA JUGA : Ini Reaksi AHY saat Tahu Ada Upaya Kudeta di Demokrat
Adapun, Moeldoko sudah membantah bahwa dirinya terlibat rencana mendongkel kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
Rachland dalam cuitannya di akun Twitter @ RachlanNashidik, Jumat (5/2/2021), Presiden perlu memberi pesan kuat, bahwa praktik ambil alih paksa partai politik adalah tindakan yang salah.
“Itu dulu pernah dialami partainya Presiden, maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tegasnya.
Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri.
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 5, 2021
Terkait hal ini, AHY telah berkirim surat kepada Presiden yang berisi permintaan klarifikasi Jokowi atas dugaan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kepemimpinan Demokrat.
BACA JUGA : Mensesneg Pastikan Presiden Tidak Akan Balas Surat AHY Terkait Kudeta Demokrat
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, istana sudah menerima surat dari AHY, namun surat itu tak perlu dibalas.
"Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
