Advertisement
Demokrat Minta Jokowi Tak Cuci Tangan Terkait Kudeta
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik. - Twitter @RachlanNashidik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak boleh cuci tangan.
Dia menegaskan hal itu terkait isu kudeta atau pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kabar kudeta kepemimpinan AHY ini diduga melibatkan Kepala Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Advertisement
BACA JUGA : Ini Reaksi AHY saat Tahu Ada Upaya Kudeta di Demokrat
Adapun, Moeldoko sudah membantah bahwa dirinya terlibat rencana mendongkel kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
Rachland dalam cuitannya di akun Twitter @ RachlanNashidik, Jumat (5/2/2021), Presiden perlu memberi pesan kuat, bahwa praktik ambil alih paksa partai politik adalah tindakan yang salah.
“Itu dulu pernah dialami partainya Presiden, maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tegasnya.
Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri.
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 5, 2021
Terkait hal ini, AHY telah berkirim surat kepada Presiden yang berisi permintaan klarifikasi Jokowi atas dugaan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kepemimpinan Demokrat.
BACA JUGA : Mensesneg Pastikan Presiden Tidak Akan Balas Surat AHY Terkait Kudeta Demokrat
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, istana sudah menerima surat dari AHY, namun surat itu tak perlu dibalas.
"Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Laode Syarif Nilai Kasus Aswad Sulaiman Tak Layak SP3
Trump: Tak Ada Akhir Perang Ukraina Tanpa Persetujuan AS
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Agam, Warga Berhamburan
Pelatih Valencia Tewas di Labuan Bajo, Kapal Wisata Tenggelam
Advertisement
Museum Marsinah Jadi Sarana Edukasi Nilai Perjuangan Buruh
KPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
DK PBB Gelar Sidang Darurat soal Israel Akui Somaliland
Gempa M4,7 Guncang Pasaman, BMKG Pastikan Tak Tsunami
11 IP Lokal Hiasi Kereta KAI Saat Libur Nataru
Advertisement
1.882 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan
Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Kemenhub: Truk Sumbu Tiga Dilarang Masuk Tol Selama Libur Nataru
Libur Nataru, Kemenhub Minta Penumpang Ikut Cek Bus Laik Jalan
Jamaah Sekumpul Diminta Tak Terobos Banjir di Martapura
Advertisement
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Awasi Situasi
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Nataru, Pemkab Bantul Berlakukan WFA Terbatas ASN
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Bus Listrik Jogja Resmi Berbayar Mulai Januari 2026
- PLN Pulihkan Listrik Takengon Pascabanjir dan Longsor
- Gerusan Sungai Lusi Rusak Rumah Warga di Blora
- 32 Napi Risiko Tinggi Jambi Dipindah ke Nusakambangan
- Waspada, Cuaca Ekstrem Akhir Tahun Picu Bencana di DIY
- Slank Gelar Konser Amal di Bali untuk Korban Banjir
- Persib vs PSM, Polisi Siagakan 1.200 Personel di GBLA
Advertisement
Advertisement
