Advertisement
Mendikbud Tak Akan Revisi Permendikbud Pakaian Muslimah
Sejumlah siswa mengerjakan soal pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) di ruang komputer Gedung SMK Negeri 7 Palembang, Sumatra Selatan, Senin (25/3/2019). - Antara/Feny Selly
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang penggunaan seragam atau atribut kekhususan.
SKB 3 Menteri tersebut mengatur agar sekolah tidak mewajibkan atau melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menggunakan atribut atau seragam khusus terkait keagamaan.
Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan tidak akan merevisi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 yang menentukan konsep pakaian seragam muslimah.
“Tidak akan direvisi, karena itu hanya konsep, contoh pakaian muslimah yang bisa digunaan murid, kalau mau pakai seragam yang ada kekhususan agamanya. Permendikbud itu tidak mewajibkan menggunakan pakaian khas muslimah,” kata Nadiem, mengutip konferensi pers, Rabu (3/2/2021).
Nadiem mengharapkan seluruh pihak memiliki satu persepsi bahwa dengan SKB ini semua institusi tidak boleh melarang atau mewajibkan pemakaian atribut kekhususan agama.
Nadiem juga memerintahkan pemda untuk melakukan pengecekan apabila masih terdapat aturan-aturan terkait pelarangan atau kewajiban penggunaan seragam dan atribut kekhususan di sekolah-sekolah negeri.
“Pemda wajib mencabut aturan 30 hari sejak SKB diterapkan, kalau ada peraturan kewajiban atau melarang penggunaan atribut keagamaan,” imbuh Nadiem.
Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB ini, baik pemda maupun kepala sekolah, pendidik, atau tenaga kependidikan akan diberikan sanksi menggunakan berbagai instrumen yang bisa digunakan.
“Dalam hal ini juga gubernur bisa memberikan sanksi kepada bupati/wali kota, Kemendagri bisa memberi sanksi kepada gubernur, dan sebagainya. Dari pusat juga akan kami monitor untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi,” jelas Nadiem.
Adapun, sanksi yang diberikan antara lain bisa berupa evaluasi pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan dari pemerintah lainnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
Jangan Tertipu! Ini Link Resmi Daftar Bansos BLT BBM dan BSU 2022
Gibran Akan Luncurkan Sepatu Motif Batik, Harganya Rp179.900
Pesan Nadiem Makarim di Hari Kesaktian Pancasila
Advertisement
Tapanuli Diguncang Gempa, 1 Orang Meninggal 9 Lainnya Terluka
Harga Pertamax Hari Ini Turun, Ini Penjelasan Pertamina
Prediksi Cuaca Jogja Hari Ini Menurut BMKG
Jokowi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
Advertisement
9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
Ini Daftar 13 Perwira Polri yang Naik Pangkat Jadi Brigjen dan Irjen
Cek Girls! Ini 10 Negara yang Tidak Aman untuk Perempuan
Pemkot Magelang Berikan Proteksi Praktik Dokter
Warga Kota Magelang Didorong Urus Akta Agar Dapat Perlindungan Hukum
Advertisement
2 Bansos Rp18,4 Triliun Cair Minggu Depan
Berita Pilihan
- Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
- 9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Advertisement
Pasang Banner di Baliho, Warga di Sleman Tersengat Listrik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jelajah Kuliner: Resep Leluhur Kopi Pit, Merawat Warisan dan Pengunci Kenangan
- Surat Pemecatan Fredy Sambo Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi
- Pemkot Magelang Berikan Proteksi Praktik Dokter
- Warga Kota Magelang Didorong Urus Akta Agar Dapat Perlindungan Hukum
- 2 Bansos Rp18,4 Triliun Cair Minggu Depan
- Cek Girls! Ini 10 Negara yang Tidak Aman untuk Perempuan
- Ini Daftar 13 Perwira Polri yang Naik Pangkat Jadi Brigjen dan Irjen
Advertisement
Advertisement
