Pemerintah Siap Realokasi Anggaran Hadapi Strain Baru Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mengenai strategi pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Bisnis - Dedi Gunawan
09 Januari 2021 02:27 WIB Hadijah Alaydrus News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan merealokasi anggaran penanganan Covid-19, termasuk biaya perlindungan sosial.

"Pemerintah membuat anggaran di bulan November, asumsinya strain baru ini tidak ada. Dengan adanya mutasi strain pemerintah merealokasi lagi termasuk biaya perlindungan sosial," ujar Airlangga, Jumat (8/1/2021).

Artinya, PKH, bansos tunai dan lain sebagainya akan tetap dilakukan. Namun, dia menuturkan pemerintah memutuskan untuk mengerahkan insentif dan bantuan ke arah kegiatan yang sifatnya produktif.

Untuk penerapannya, pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi secara mingguan dan bulanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan total anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp403,9 triliun, atau naik 7,8 persen dari pagu sebelumnya yakni Rp372,3 triliun.

Dia juga memastikan anggaran vaksin virus Corona dan program vaksinasi akan berjalan sesuai rencana supaya pembiayaannya tidak akan menambah defisit anggaran lebih dari yang ditetapkan, yakni 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021.

Terkait dengan belanja kelompok menengah atas, pemerintah menyadari bawah dana pihak ketiga di perbankan terus meningkat. Oleh karena itu, dia berharap vaksin dapat mendongkrak kepercayaan kelompok ini untuk kembali belanja.

Airlangga mengatakan pihaknya belum dapat membaca pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2021. "Kuartal I saya katakan too early to call," ujarnya.

Namun, dia membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV akan membaik, meskipun tetap minus. Proyeksi pemerintah, pertumbuhan akan berada di kisaran -2,2 persen hingga 0,9 persen.

Sumber : JIBI/Bisnis.com