Advertisement
850.000 Tenaga Pendidik Sudah Cairkan Bantuan Subsidi Upah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sedikitnya 850.000 tenaga pendidik sudah mencairkan dana program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan pada Selasa (17/11/2020).
“Dari Senin itu sudah ada sekitar 250.000 orang, dan Selasa sudah 625.000 orang. Kemungkinan hari ini melonjak lagi,” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud Abdul Kahar dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2020).
Advertisement
Adapun, untuk program ini Kemendibud menganggarkan total anggarannya Rp3,66 triliun untuk memberikan bantuan kepada 2,03 juta pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
“Perinciannya 162.277 dosen PTN dan PTS, 1.634.832 guru, dan 237.623 tenaga pendidik,” imbuh Kahar.
BSU diberikan satu kali sebesar Rp1,8 juta dan ditargetkan bisa seluruhnya tersalurkan pada akhir November 2020.
Kahar menjelaskan nilai BSU Rp1,8 juta disamakan dari bantuan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja, karena hanya diberikan mulai Oktober sehingga hanya terhitung 3 bulan.
“Jadi sama kaya BPJSTK yang bantuannya Rp2,4 juta, itu karena Rp600.000 dikali 4 bulan. Kalau kita karena mulai dari Oktober jadi hanya dikali 3 bulan,” jelasnya.
Sementara itu, Kahar juga menegaskan agar penerima BSU tak berkecil hari ketika dana yang diterima tidak bulat Rp1,8 juta, lantaran dipotong pajak.
“Bahwa Rp1,8 juta ini setelah kami kosultasikan karena nomenklatur bunyinya subsidi upah dengan sendirinya ada pajak sehingga dia kena PPh. Jadi ada beberapa yang dapat Rp1,6 juta karena dia PPhnya 5 persen. Kalau dapatnya kurang dari Rp1,8 juta itu karena ada potongan pajak,” tegasnya.
Bagi guru, dosen yang ingin mendapatkan BSU, bisa melakukan pengecekan data melalui website https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau website PD Dikti. BSU ini hanya diperuntukkan bagi tenaga kependidikan yang terdaftar terakhir pada 30 Juni 2020.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain WNI, non-PNS, tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan Kartu Prakerja, dan memiliki upah di bawah Rp5 juta.
“Jadi yang upahnya di atas itu harap berbesar hari membatalkan permohonan BSU ini,” kata Kahar.
Adapun, sebelum melakukan pencairan dana BSU ke bank, PTK diharap membawa dokumen seperti KTP, NPWP jika ada, SK yang sudah diunduh dan dicetak dari https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau website PD Dikti, dan SPTJM yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
Advertisement