Pasal 5 UU Cipta Kerja Bikin Heboh Warganet

Harianjogja.com, JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020. Namun, masyarakat menemukan kejanggalan dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Kejanggalan tersebut ialah ketidaksinkronan pada Pasal 6 BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dengan Pasal 5 BAB II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup.

BACA JUGA: Refly Harun Ungkap Alasan Bikin Konten Bareng Gus Nur: Menambah Subscriber

Bunyi dari Pasal 6 ialah "Peningkatan eksositem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyerderhanaan persyaratan investasi," demikian kutipan Pasal 6 dalam UU Cipta Kerja."

Pasal itu dinilai janggal, karena Pasal 5 yang menjadi rujukan ternyata tidak memiliki satu ayat pun. Adapun bunyi dari Pasal 5, "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait."

BACA JUGA: Banjir Demo, UU Cipta Kerja Tetap Efektif Berlaku Hari Ini

UU Cipta Kerja ini menuai kontroversi dan sorotan publik karena berbagai hal mulai dari jumlah halaman yang berubah-ubah, hilangnya pasal 46, dan sekarang ada ketidaksinkronan pada pasalnya.

Warganet di media sosial Twitter pun ramai-ramai mempertanyakan mengenai kejanggalan tersebut. Hingga saat ini, isu mengenai Pasal 5 sudah mencapai lebih dari 5.000 cuitan. Berikut ini beberapa cuitan warganet mengenai kejanggalan pasal dalam UU Cipta Kerja:

@sandalista1789: Pasal 5 ayat (1) huruf a sudah dilengkapi dengan fitur canggih bisa menghilang seperti mobil esemka dan harun masiku

@nothredame: Undang-undang cacat. Terlalu bersemangatkah sampai lalai melakukan revisi? Begini kalau saat LPJan bisa-bisa saya dikritik habis habisan. Bagaimana toh ini, masa kerja mahasiswa biasa lebih bagus dari kalian yang terhormat.

@Abaaah: UU Ciptaker yang baru saja ditandatangani presiden bermasalah: Pasal 6 merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf a, padahal pasal 5 tidak memiliki ayat satupun.

@rofadanmina: Tak bolak-balik layar Hp mencari pasal 5 ayat 1 huruf a yang hilang pergi dan melupakan kita semua, dan akhirnya saya menyerah:( pak buk setelah sekian lama dirubah-rubah dengan alasan typo, ini apa woi?!

Permasalahan tidak adanya ayat pada pasal 5 ini juga disoroti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam cuitannya melalui akun media sosial twitter mempertanyakan mengenai pasal 5 ayat 1 yang menjadi rujukan pasal 6. Namun, ternyata pasal 5 tidak memiliki satu ayat pun.

"Baca baru sampai halaman 6, kenapa ada pasal rujukan tapi tidak ada ayat," cuit @FPKSDPRRI, Selasa (3/11/2020).

Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun turut memberikan tanggapan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal.

“Kesalahan fatal Psl 6 UU 11/2020 yg merujuk Psl 5 ayat (1) huruf a (padahal tidak ada), mungkin maksudnya mau merujuk ke Psl 4 huruf a.," cuit Hinca Panjaitan melalui akun Twitter pribadinya @hincapanjaitan, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, telah terjadi kesalahan dalam U Cipta Kerja, padahal dia menyatakan dalam suatu UU yang sudah disahkan tidak boleh ada kesalahan.

"Tentu wajib diperbaiki agar kesalahan tdk ada lagi. Pakai Perpu?” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia