Pasal 5 UU Cipta Kerja Bikin Heboh Warganet

Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. - Antara
03 November 2020 13:37 WIB Fitri Sartina Dewi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020. Namun, masyarakat menemukan kejanggalan dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Kejanggalan tersebut ialah ketidaksinkronan pada Pasal 6 BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dengan Pasal 5 BAB II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup.

BACA JUGA: Refly Harun Ungkap Alasan Bikin Konten Bareng Gus Nur: Menambah Subscriber

Bunyi dari Pasal 6 ialah "Peningkatan eksositem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyerderhanaan persyaratan investasi," demikian kutipan Pasal 6 dalam UU Cipta Kerja."

Pasal itu dinilai janggal, karena Pasal 5 yang menjadi rujukan ternyata tidak memiliki satu ayat pun. Adapun bunyi dari Pasal 5, "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait."

BACA JUGA: Banjir Demo, UU Cipta Kerja Tetap Efektif Berlaku Hari Ini

UU Cipta Kerja ini menuai kontroversi dan sorotan publik karena berbagai hal mulai dari jumlah halaman yang berubah-ubah, hilangnya pasal 46, dan sekarang ada ketidaksinkronan pada pasalnya.

Warganet di media sosial Twitter pun ramai-ramai mempertanyakan mengenai kejanggalan tersebut. Hingga saat ini, isu mengenai Pasal 5 sudah mencapai lebih dari 5.000 cuitan. Berikut ini beberapa cuitan warganet mengenai kejanggalan pasal dalam UU Cipta Kerja:

@sandalista1789: Pasal 5 ayat (1) huruf a sudah dilengkapi dengan fitur canggih bisa menghilang seperti mobil esemka dan harun masiku

@nothredame: Undang-undang cacat. Terlalu bersemangatkah sampai lalai melakukan revisi? Begini kalau saat LPJan bisa-bisa saya dikritik habis habisan. Bagaimana toh ini, masa kerja mahasiswa biasa lebih bagus dari kalian yang terhormat.

@AbaaahUU Ciptaker yang baru saja ditandatangani presiden bermasalah: Pasal 6 merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf a, padahal pasal 5 tidak memiliki ayat satupun.

@rofadanmina: Tak bolak-balik layar Hp mencari pasal 5 ayat 1 huruf a yang hilang pergi dan melupakan kita semua, dan akhirnya saya menyerah:( pak buk setelah sekian lama dirubah-rubah dengan alasan typo, ini apa woi?!

Permasalahan tidak adanya ayat pada pasal 5 ini juga disoroti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam cuitannya melalui akun media sosial twitter mempertanyakan mengenai pasal 5 ayat 1 yang menjadi rujukan pasal 6. Namun, ternyata pasal 5 tidak memiliki satu ayat pun.

"Baca baru sampai halaman 6, kenapa ada pasal rujukan tapi tidak ada ayat," cuit @FPKSDPRRI, Selasa (3/11/2020).

Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun turut memberikan tanggapan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal.

“Kesalahan fatal Psl 6 UU 11/2020 yg merujuk Psl 5 ayat (1) huruf a (padahal tidak ada), mungkin maksudnya mau merujuk ke Psl 4 huruf a.," cuit Hinca Panjaitan melalui akun Twitter pribadinya @hincapanjaitan, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, telah terjadi kesalahan dalam U Cipta Kerja, padahal dia menyatakan dalam suatu UU yang sudah disahkan tidak boleh ada kesalahan.

"Tentu wajib diperbaiki agar kesalahan tdk ada lagi. Pakai Perpu?” imbuhnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia