Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Seorang pegowes berpose bersama perempuan di sungai yang berada di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang kemudian viral dengan istilah jalur gowes gadis desa./Istimewa-Suara.com
Harianjogja.com, MALANG—Sebuah video tentang Jalur gowes gadis desa beredar luas, menawarkan rute bersepeda melewati sungai tempat pegiwes bisa berforo dengan perempuan desa memakai kemben yang sedang mandi.
Jalur gowes gadis desa disebut berada di Kecamatan Karangploso, Malang Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial, para pegowes laki-laki bisa turun dari sepeda untuk berfoto bersama perempuan-perempuan yang mengenakan kemben tersebut.
Video tersebut menampilkan rombongan laki-laki yang menepikan sepedanya lalu menghampiri dua perempuan cantik yang hanya menutup diri dengan kain jarik di sungai. Seorang pria rela terjun hingga ke tepian sungai untuk membantu kedua perempuan itu menyeberangi sungai.
BACA JUGA: Kemendikbud Pastikan Kuota Internet Gratis Bisa Dipakai Menonton YouTube
Sontak, hal tersebut membuat heboh jagat maya, lantaran materi promosinya menampilkan sosok perempuan berkemben kain jarik. Video yang juga diunggah oleh akun Instagram @indozone.id itu menuai beragam komentar dari netizen. Hingga Senin (14/9/2020) unggahan itu telah mendapat 77.420 likes.
“Kasian yang jadi istrinya, di rumah nyuci, ngepel, masakin buat pagi sampek malem, nyuci baju sekeluarga, belum lagi kalau kerja. Ehh suaminya malah kayak gitu. Hahahaha” cuit akun @juwinda_bee
Hal serupa juga diungkapkan oleh akun @agungprasetya. “Inget istri sama anak Pak, astaga mantap,” cuitnya.
“Kalau suami saya ketahuan begini, aku jual sepedanya” tulis akun @latifah__
BACA JUGA: Lurah di Gunungkidul Positif Covid-19, Kantor Layanan Ditutup Sementara
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menuding pihak penyelenggara telah melanggar kode etik dengan mengeksploitasi perempuan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara.
Dia mengatakan kegiatan tersebut bukan diselenggarakan pemerintah, melainkan event organizer. Namun, pemerintah enggan menyebutkan nama pihak penyelenggara.
Meski pada foto yang viral terdapat poster yang mencantumkan branding resmi pariwisata Pemkab Malang, Made menegaskan pemerintah setempat tidak terkait. Dia juga kaget setelah acara itu viral di berbagai platform media sosial..
BACA JUGA: OTG di Kota Jogja Melonjak, Ini Langkah Penanganan Pemkot..
“Jangan sampai terjadi eksploitasi perempuan seperti itu. Banyak yang komplain langsung ke saya, terutama ibu-ibu,” kata Made seperti dilansir dari suara.com Senin (14/9/2020).
Made mengakui event yang digelar di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang itu sempat dihadiri Bupati Sanusi. Meski demikian, pihaknya tak mengetahui persis adanya “gadis desa” pada jalur gowes.
“Karena diundang, Bupati pasti hadir. Tapi kita kan cuma diundang untuk pemberangkatan,” jelasnya.
Pemkab Malang berencana memanggil pihak event organizer atau penyelenggara untuk klarifikasi.
“Ke depannya akan kami ingatkan. Saya akan berkoordinasi [dengan pihak terkait] agar selanjutnya jangan ada seperti itu lagi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Solopos & Suara.com
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Bakom mengajak Dewan Pers memperkuat kualitas informasi, literasi digital, dan keberlangsungan industri media di tengah perkembangan AI.
Kemendiktisaintek memperketat pengawasan jurnal ilmiah nasional untuk mencegah jurnal predator dan menjaga integritas akademik.
BPS mencatat kemiskinan Gunungkidul turun menjadi 13,27% pada 2026. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
Pemerintah menyiapkan sekitar 150.000 formasi CPNS 2026. Pengumuman ditargetkan November dengan prioritas sejumlah program pemerintah.
Wamenkum Edward Omar Hiariej menegaskan penarikan kendaraan oleh debt collector harus mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara paksa.