Advertisement
Penyerapan APBD Jadi Sorotan Jokowi, DIY Belum Tinggi
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5 - 2020)/Biro Pers Media Istana.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh gubernur untuk mempercepat penyerapan APBD. Menurutnya, untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi pada tahun ini yang anjlok akibat pandemi Covid-19, percepatan penyerapan anggaran baik nasional dan daerah harus dilakukan.
"Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa," ujarnya dalam pertemuannya dengan para gubernur terkait percepatan penyerapan APBD di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/7/2020).
Advertisement
Dia pun membeberkan daftar provinsi dengan penyerapan tertinggi anggaran hingga terendah. Berikut ini adalah daftarnya;
- DKI Jakarta (45 persen)
- Nusa Tenggara Barat (44 persen)
- Sumatra Barat (44 persen)
- Gorontalo (43 persen)
- Kalimantan Selatan (43 persen)
- Provinsi Bali (39 persen)
- Kalimantan Tengah (38 persen)
- Provinsi Banten (37 persen)
- Kepulauan Riau (35 persen)
- Sulawesi Selatan, (34 persen)
- Lampung (32 persen)
- Papua Barat (32 persen)
- Kalimantan Utara (31 persen)
- Bangka Belitung (31 persen)
- Kalimantan Timur (31 persen)
- Jawa Timur (30 persen)
- Sulawesi Utara (29 persen)
- Jambi (28 persen)
- Bengkulu (27 persen)
- Sulawesi Tengah (27 persen)
- DIY (27 persen)
- Jawa Tengah (27 persen)
- Riau (27 persen)
- Sumatra Utara (25 persen)
- Jawa Barat (24 persen)
- Sulawesi Barat (24 persen)
- Aceh (23 persen)
- Kalimantan Barat (22 persen)
- Maluku (21 persen)
- Nusa Tenggara Timur (21 persen)
- Maluku Utara (17 persen)
- Papua (17 persen)
- Sulawesi Tenggara (16 persen)
- Provinsi Sumatra Selatan (16 persen)
Presiden Jokowi mengatakan bahwa APBD di atas merupakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Namun, ihwal belanja modal, Kepala Negara menyoroti beberapa provinsi dengan penyerapan terendah, termasuk Sumatra Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kaesang Ingin Jadi Ketum PSI Lagi, Jokowi Mengaku Tak Percaya Diri
Advertisement
Siswa Bisa Mendaftar Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Caranya
Advertisement
Polisi Bandara Soetta Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Penumpang Citilink
Gempa Lombok M4,5 Terasa hingga Bali, Kedalaman 12 Km
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
Peluncuran Program Koperasi Desa Merah Putih Diundur
Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Sebanyak 38 Rumah Warga Poso Rusak
Advertisement
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Oplosan
Berita Pilihan
Advertisement
Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement
