Advertisement
Epidemiolog Minta Rapid Test Disetop karena Alasan Ini
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ahli epidemiologi menyerukan agar masyarakat dan pemerintah mulai menyetop rapid tes untuk menelusuri (tracing) kasus Covid-19 di Indonesia. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyerukan agar cara rapid rest disetop karena disalahartikan.
Dia menyatakan pemerintah harus melindungi publik dari layanan rapid test. Pandu menyatakan rapid test antibody tidak mendeteksi orang dengan virus Covid-19.
Advertisement
"Ini bukan metode yang dianjurkan untuk screening. Juga buka prasyarat penting lakukan perjalanan dan kegiatan lain," tegasnya dikutip dari akun twitternya.
Dia juga menjabarkan jika rapid test tidak membantu surveilans. Dikutip dari alodokter.com, Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus Corona.
Jadi, rapid test hanyalah sebagai pemeriksaan skripenyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi virus Corona atau COVID-19.
Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus Corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus Corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Stabilkan Harga, Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
- Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Advertisement
Advertisement