AHY: New Normal Harus dengan Protokol Ketat

Aprianus Doni Tolok

Senin, 01 Juni 2020 - 18:37 WIB

Sunartono

AHY: New Normal Harus dengan Protokol Ketat

Putra Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan istri Annisa Pohan (kanan) saat menyambangii kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk berhalalbihalal, di Jakarta, Rabu (5/6/2019). - ANTARA FOTO/Reno Esnir

Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pemulihan sektor ekonomi memang penting untuk dilakukan melalui adaptasi kenormalan baru atau new normal.

Namun, dalam penerapannya, dia menyatakan bahwa keselamatan atau nyawa rakyat harus tetap diprioritaskan.

"Jika wabah tak kunjung reda atau meningkat lagi, perekonomian kita akan terpukul lagi & makin sulit bangkit. We can bring the economy back, but we can't bring the dead back. Jangan sampai lebih dari 1.600 nyawa yang hilang, ratusan triliun yang kita keluarkan, sia-sia." cuit AHY melalui akun Twitter @AgusYudhoyono, pada Minggu (31/5/2020).

Menurutnya, skenario new normal atau kenormalan baru harus dijalankan dengan protokol kesehatan dan pengawasan yang ketat.

Penerapan skenario new normal hrs dijalankan dgn protokol kesehatan & pengawasan ketat. Data & informasi sebaran wabah harus transparan & akuntabel shg kita semua bisa pahami & nilai tingkat resiko penyebaran Covid-19 saat kegiatan di tempat publik, dibuka lagi secara bertahap.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) May 31, 2020

Lebih lanjut, guna mendukung pelaksanaan kenormalan baru, Agus menyatakan dibutuhkan data atau informasi sebaran wabah yang transparan dan akuntabel.

Walhasil, masyarakat bisa mengetahui, memahami risiko, dan waspada saat berkegiatan di ruang publik yang akan dibuka secara bertahap kemudian.

Menurutnya, penyiapan penerapan skenario kenormalan baru harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah memberikan empat arahan menuju kenormalan baru yakni penegakan protokol kesehatan oleh TNI dan Polri di 1.800 titik di 25 Kabupaten/Kota, sosialisasi kepada masyarakat, kenormalan baru hanya diberlakukan pada daerah dengan tingkat penularan rendah, dan pemantauan kesiapan daerah dalam menerapkan kenormalan baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia