Iran Tetap Tutup Selat Hormuz hingga AS Penuhi Komitmen Damai
Iran menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup sampai AS memenuhi komitmen dalam nota kesepahaman, termasuk pencabutan blokade dan sanksi minyak.
Foto ilustrasi pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni membungkusnya menggunakan plastik./Ist-FOTO ANTARA
Harianjogja.com, JAKARTA--Indonesia mendukung rancangan resolusi yang diinisiasi oleh Uni Eropa (EU) untuk evaluasi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Resolusi tersebut akan dipresentasikan delegasi EU dalam pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia, badan pengambil keputusan WHO, yang dimulai Senin (18/5/2020).
Menurut Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kama Pradipta, resolusi itu disusun untuk membenahi aspek struktural, legal, organisasi, dan mekanisme di dalam WHO, serta hubungannya dengan negara anggota---guna menghadapi pandemi di masa depan.
“EU mengajukan resolusi yang intinya untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai pembelajaran dan pembenahan WHO. Indonesia sendiri memandang ini sebagai kesempatan untuk menyalurkan kepentingan kita,” kata Senin.
Kepentingan yang terus disuarakan Indonesia adalah solidaritas bersama dalam kerangka multilateral untuk menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia menggarisbawahi pentingnya akses yang adil dan merata, khususnya bagi negara berkembang dan least developed countries, untuk mendapat obat-obatan dan vaksin.
Indonesia juga menyeru rezim paten yang lebih fleksibel, khususnya pada masa pandemi saat ini, agar seluruh negara dapat mencukupi kebutuhan vaksin bagi warganya.
Resolusi yang tampaknya akan diadopsi oleh negara anggota WHO pada Selasa (19/5), juga telah didukung oleh Amerika Serikat dan China---yang sempat berseteru tentang perlunya dilakukan penyelidikan independen atas asal-usul virus corona dan penanganan wabah tersebut oleh WHO.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengatakan ada "sejumlah besar bukti bahwa virus berasal dari laboratorium di Wuhan"---sebuah tuduhan yang dibantah China.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan masih terlalu dini untuk meluncurkan penyelidikan tentang asal-usul dan penyebaran virus corona, dan mengatakan Presiden Xi Jinping akan memberikan pidato video saat upacara pembukaan pertemuan WHO.
Namun, kedua negara kemungkinan akan kompak mendukung resolusi yang diajukan EU, yang menyerukan kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk memulai "evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif" dari respons kesehatan internasional terkoordinasi WHO untuk Covid-19, termasuk efektivitas mekanisme yang ada "pada saat awal yang paling tepat."
Resolusi mendukung kerja yang berkelanjutan, termasuk melalui "misi lapangan" ilmiah, untuk mengidentifikasi sumber zoonosis atau hewan yang menjadi sumber virus, dan bagaimana hewan itu melintasi penghalang spesies hingga menulari manusia.
Resolusi tersebut juga didukung oleh sejumlah negara termasuk Australia, Inggris, Kanada, India, Jepang, dan Rusia. Nama-nama dalam rancangan resolusi menunjukkan dukungan dari 116 dari 194 negara di WHO untuk resolusi itu, menurut laporan Reuters.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Iran menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup sampai AS memenuhi komitmen dalam nota kesepahaman, termasuk pencabutan blokade dan sanksi minyak.
Cek jadwal KRL Palur-Jogja Rabu 19 Agustus 2026, lengkap dari Stasiun Palur hingga Stasiun Yogyakarta.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 19 Agustus 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur, lengkap dengan waktu di setiap stasiun.
Pascagempa NTT, 32 dari 33 titik longsoran telah ditangani. BNPB mencatat 68 orang meninggal dan 213 lainnya luka-luka.
SAC menggelar pameran 150 lukisan untuk merayakan HUT RI ke-81 sekaligus merespons dinamika global dan memperkuat pesan perdamaian.
Menkeu Purbaya memastikan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat tak mengganggu fiskal. Defisit RAPBN 2027 tetap 2,40%.